Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengambil langkah tegas dalam upaya menyelesaikan konflik internal yang melilit Yayasan Pendidikan Sulawesi Tenggara. Hal ini menyusul melayangnya undangan fasilitasi dan mediasi kedua kepada Dr. H. Nur Alam, SE., M.Si., selaku Ketua Pembina Yayasan, setelah yang bersangkutan absen pada agenda sebelumnya.
Langkah ini dilakukan untuk menengahi sengketa antara kubu Nur Alam dan kubu M. Yusuf yang sama-sama mengklaim legalitas kepengurusan yayasan. Polemik ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) serta nasib akademik ribuan mahasiswanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, mengonfirmasi bahwa surat undangan resmi telah dikirimkan sejak akhir pekan lalu.
“Kami telah mengirimkan undangan mediasi kedua untuk kedua belah pihak pada hari Kamis, 5 Februari pekan lalu,” ujar Asrun Lio, Senin (9/2/2026).
Pertemuan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 14.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra. Sebelumnya, M. Yusuf telah kooperatif dengan menghadiri undangan mediasi pertama pada 2 Februari lalu.
Pemprov Sultra menegaskan bahwa kehadiran langsung Nur Alam sangat diharapkan sebagai bentuk komitmen nyata dalam penyelesaian konflik. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar iklim pendidikan di Sulawesi Tenggara tetap kondusif melalui dialog yang transparan dan berimbang.
“Pertemuan fasilitasi ini merupakan bentuk itikad baik pemerintah daerah untuk mendengarkan keterangan secara berimbang dari para pihak serta menjaga iklim pendidikan tetap kondusif,” lanjut Asrun Lio.
Melalui mediasi ini, Pemprov Sultra berharap kepentingan institusi pendidikan dan hak-hak mahasiswa dapat diprioritaskan di atas kepentingan ego kepengurusan, demi menjamin keberlanjutan masa depan Unsultra.
