Kendari, Berikabar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengusulkan perubahan atas Perda Provinsi Sultra Nomor 3 Tahun 2012.
Ranperda tersebut secara khusus membahas perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Transformasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, memperkuat struktur permodalan, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasional bisnis.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Gubernur Sultra, Hugua, yang turut memberikan dukungan atas proses perubahan tersebut. Dalam sambutannya, Hugua menekankan pentingnya dukungan lintas fraksi terhadap Ranperda ini, demi mempercepat transformasi kelembagaan Bank Sultra.
“Kami berharap seluruh fraksi dapat memberikan pandangan yang konstruktif dan mendukung perubahan status hukum Bank Sultra. Dengan bertransformasi menjadi PT, bank daerah ini akan lebih leluasa dalam memenuhi ketentuan modal inti dan lebih fleksibel dalam pengembangan usahanya,” ujar Hugua dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan ini membuka peluang lebih luas bagi Bank Sultra untuk mengakses permodalan dan meningkatkan daya saing di industri perbankan, khususnya di tingkat regional.
Transformasi status hukum ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha, yang bertujuan mempercepat modernisasi sektor perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
Lebih jauh, rapat ini menjadi momentum penting untuk membangun kolaborasi antarfraksi dalam mendukung kebijakan strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.
