Kendari, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempertegas komitmennya dalam memperluas akses keuangan serta menjaga stabilitas ekosistem keuangan daerah. Memasuki tahun 2026, OJK Sultra telah menetapkan peta jalan strategis yang ambisius untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Bumi Bahteramas.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya telah menangani 1.404 layanan pengaduan masyarakat. Mayoritas aduan tersebut berkaitan dengan sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, serta layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain aspek pengawasan, OJK juga mencatatkan realisasi positif pada program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai total tabungan sebesar Rp5,09 miliar, sementara program Kredit Melawan Rentenir (KPMR) berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,23 miliar kepada masyarakat,” jelas Bismi Maulana Nugraha.
Menatap tantangan di tahun 2026, Bismi menetapkan target edukasi yang masif menjangkau 160.000 peserta di 17 kabupaten/kota, didukung oleh rekrutmen 1.000 Duta Literasi baru. Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) juga akan dipertajam dengan fokus pada komoditas unggulan seperti kakao dan sagu, serta pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Sorue Jaya.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK Sultra terus memperkuat sinergi bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Langkah ini krusial untuk menindak praktik investasi bodong yang meresahkan, seperti fenomena AMG Pantheon, BTL, dan modus sejenis lainnya.
“Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat, aman, serta berintegritas di Sulawesi Tenggara. Kami ingin memastikan terciptanya stabilitas SJK yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegas Bismi.
Melalui berbagai inisiatif strategis ini, OJK Sultra optimis dapat menciptakan fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat dan terlindungi dari ancaman aktivitas keuangan ilegal.
