Kendari, Berkabar.co – Visioner Indonesia mengimbau masyarakat agar menyikapi informasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), secara objektif serta berlandaskan fakta yang utuh.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menegaskan bahwa LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara sebagai instrumen transparansi kepada publik. Karena itu, perubahan nilai harta yang tercantum dalam laporan tersebut sepatutnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme keterbukaan, bukan langsung diasumsikan sebagai indikasi pelanggaran.
“LHKPN adalah wujud komitmen transparansi. Ketika seluruh aset dilaporkan secara terbuka kepada KPK, itu menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Publik tentu berhak mengawasi, namun penilaiannya juga perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta yang utuh,” ujar Akril, Kamis, (16/7/2026).
Menurut Akril, peningkatan nilai kekayaan dalam LHKPN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penambahan aset, perubahan nilai investasi, transaksi yang sah, maupun kenaikan nilai pasar dari aset yang dimiliki. Seluruh perubahan tersebut, kata dia, dapat diverifikasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain menyoroti pentingnya transparansi, Visioner Indonesia juga mengapresiasi komitmen Gubernur ASR dalam menjaga integritas selama menjalankan pemerintahan. Salah satu yang disoroti adalah komitmennya untuk menghibahkan gaji dan sejumlah fasilitas jabatan guna mendukung pendidikan masyarakat kurang mampu.
“Komitmen tersebut menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan Pak Andi Sumangerukka bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah seperti ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Sulawesi Tenggara,” katanya.
Lebih lanjut, Akril menilai kepemimpinan ASR selama ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan investasi, serta pelaksanaan berbagai program yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan sikap objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang, termasuk menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
