Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas antardaerah yang lebih efisien. Melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM), program prioritas Jalan Mulus Antarwilayah (Jamaah) kini menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan jalan mantap. Dari total 1.076,94 kilometer jalan provinsi, saat ini sekitar 360 kilometer masih berstatus rusak dan memerlukan penanganan secara bertahap.
“Tahun ini kami melaksanakan program pembangunan pada 10 ruas jalan provinsi, yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan Kabupaten Butur (Buton Utara). Dari total tersebut, delapan ruas telah rampung dan dua ruas masih dalam tahap penyelesaian,” jelas Pahri.
Capaian dan Proyek Prioritas 2025
Beberapa ruas strategis yang telah rampung pengerjaannya antara lain Jalan Brigjen Katamso dan Made Sabara di Kota Kendari, serta ruas Motaha–Alangga. Kedua ruas di Kendari dan Motaha–Alangga dinilai penting karena mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Sementara itu, dua ruas yang masih dalam tahap pengerjaan berada di Kabupaten Buton Utara, yakni Simpang 3 Bubu-Ronta dan Polipolia–Batas Konawe Selatan. Progres pengerjaan ruas Bubu-Ronta telah mencapai 85 persen, sedangkan ruas Polipolia–Batas Konsel sekitar 65–70 persen, dengan target penyelesaian pada akhir November 2025.
“Kami optimistis dua ruas yang tersisa bisa diselesaikan tepat waktu. Prinsipnya, semua pekerjaan harus selesai secara fungsional agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” tegas Pahri.
Strategi Efisiensi dan Kolaborasi
Pahri mengakui bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan, sehingga pihaknya menerapkan strategi efisiensi dan prioritas berbasis fungsionalitas, dengan fokus pada ruas jalan yang memiliki nilai konektivitas tinggi antarwilayah.
Dinas SDA dan Bina Marga juga terus mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, di antaranya melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR.
“Beberapa ruas berat yang sulit ditangani dengan APBD kami usulkan melalui APBN. Salah satunya ruas Porehu dan Tolala Kolaka Utara sepanjang 49 kilometer yang kami ajukan masuk program Inpres Jalan Daerah,” katanya.
Target Jangka Panjang dan Peran Masyarakat
Dinas SDA dan Bina Marga Sultra telah menetapkan rencana jangka menengah hingga 2030, dengan target kondisi jalan provinsi mencapai 95–98 persen mantap. Untuk mencapai target tersebut, setiap tahun akan dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan sepanjang 61 hingga 77 kilometer.
“Tahun 2025 kami tangani sekitar 35 kilometer, dan tahun depan kami targetkan meningkat kurang lebih 75 kilometer. Dengan ritme itu, pada 2030 kami optimistis bisa mencapai kondisi jalan mantap di atas 95 persen,” ujar Pahri.
Namun, keberhasilan pembangunan ini juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Pahri menekankan pentingnya menjaga kualitas jalan yang dirancang dengan kapasitas beban 8–12 ton.
“Kami berharap masyarakat ikut berperan menjaga hasil pembangunan. Kalau jalan sudah diperbaiki tapi dilewati kendaraan di luar batas tonase, kerusakannya akan cepat terjadi. Perawatan dan kesadaran bersama menjadi kunci agar umur jalan bisa mencapai 20 tahun,” tutur Pahri.
Program Jamaah merupakan bagian dari visi Gubernur Sultra yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur, menjadikannya pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (Adv)
