Kendari, Berikabar.co – Perkembangan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara (Sultra) kian tumbuh dari tahun ke tahun hingga menunjukkan angka yang semakin positif. Tiga faktor utama pendorong ekonomi syariah saat ini meliputi akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha, peneguhan standar halal dari hulu ke hilir, serta perbaikan layanan destinasi ramah muslim.
Guna mewujudkan akselerasi ekonomi syariah di Sultra agar terus tumbuh maka diperlukan Sinergi antar-lembaga pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan syariah, lembaga sertifikasi, kampus, dan komunitas untuk membuat arah kebijakan lebih terasa.
Sultra Maimo 2025 yang telah berlangsung pada 20 hingga 22 Juni, dalam kegiatan tersebut BI mendorong pengembangan ekosistem halal di daerah. Ajang ini bukan sekadar panggung showcase UMKM, melainkan ruang pertemuan pelaku usaha, perbankan, asosiasi, serta pemerintah lintas level agar rantai nilai halal benar-benar terlaksana. Pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2025, BI Sultra juga memfasilitasi pelaku usaha syariah berpartisipasi dalam pameran dan sesi business matching yang mempertemukan mereka dengan pembeli domestik dan global dan berkesempatan untuk menguji daya saing produk, mengasah kemampuan negosiasi, sekaligus membuka kanal pemasaran yang lebih pasti.
Rangkaian penguatan kapasitas berlanjut pada kegiatan booth camp IKRA (Industri Kreatif Syariah) yang digelar 7 hingga 10 Agustus 2025 yang memfasilitasi peserta pelaku usaha ikut serta pada pelatihan, seminar, talkshow, dan pagelaran karya kreatif. Perbaikan hulu-hilir dalam upaya mendorong pertumbuhan ekosistem halal juga dilakukan pada tanggal 26-28 Agustus 2025 melalui showcasing produk UMKM anggota IKRA di forum koordinasi kebijakan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk halal lokal pada para pengambil kebijakan sehingga dukungan bisa lebih terarah.
Selanjutnya, 29 Agustus hingga 1 September 2025, UMKM wastra dan makan minum olahan binaan BI Sultra ikut ambil bagian dalam sejumlah kompetisi pada Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI).
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-12 yang berlangsung 8 hingga 12 Oktober menjadi panggung besar untuk literasi dan pengembangan ekosistem syariah. Bagi pelaku di daerah, ISEF bukan sekadar acara tingkat nasional, event ini merupakan kompas ekonomi syariah dari pembiayaan, teknologi, hingga tren yang bisa diadaptasi di Sulawesi Tenggara.
Sinergi geliat ekonomi syariah guna mengakselerasi ekosistem pariwisata halal dilakukan melalui Kick Off Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat). Inisiasi pembentukan 3 Zona KHAS dilakukan di Kendari, Wakatobi, dan Kolaka Timur.
Gubernur Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa pembentukan Zona KHAS ini merupakan langkah strategis untuk mendukung sektor ekonomi kreatif. “Tentu saja ini akan meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkenalkan budaya daerah kepada khalayak lebih luas,” katanya saat Grand Launching Zona Khas di Kawasan Masjid Al-Alam yang digelar 5 Maret 2025 lalu.
Ia juga menyatakan bahwa Zona KHAS di Masjid Al-Alam merupakan terobosan yang sangat bermanfaat untuk menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi wisata berbasis syariah yang menguntungkan. Zona KHAS Al-Alam merupakan bukti nyata komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan pilihan kuliner yang tidak hanya enak, tetapi juga halal, bersih, dan sehat bagi masyarakat dan wisatawan.
Penguatan edukasi dan literasi ekonomi syariah juga terealisasi dalam sinergi dan kontribusi Kantor Perwakilan BI Sultra pada kegiatan STQH XXVIII pada 9 hingga 19 Oktober 2025. Tidak sampai disitu, pada periode yang sama 14 Oktober 2025, dilakukan edukasi ekonomi dan keuangan syariah digelar khusus untuk mahasiswa dengan total peserta 3.164 mahasiswa IAIN Kendari.
Berbagai Inovasi BI Sultra Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah
Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra, Rahadian Triaji menjelaskan sejumlah program inovasi yang telah dilakukan BI untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah di daerah sepanjang tahun 2025. “Kami menginisiasi inovasi “Ngupi Sambil Berwakaf” pada 3 proyek wakaf produktif dan sosial di aplikasi SatuWakaf. Inovasi ini diimplementasikan di seluruh kegiatan level regional dan nasional. Dari inovasi tersebut, terdapat lebih dari 1250 orang yang telah berwakaf,” bebernya kepada Berikabar.co, Kamis (6/11/2025).
Pihaknya juga menginisiasi “Studi Tiru Pengembangan Usaha Pertanian Sisi Hulu dan Hilir serta pengelolaan sampah organik dalam Mencapai Kemandirian Pesantren” di PP Al Umanaa dan Daarut Tahuiid, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Biro Ekonomi Sultra, Kanwil Kemenag, KDEKS, BWI, Wizstren, MES, dan 17 PP yang tergabung dalam HEBITREN. Kegiatan ini juga menjadi pre-event Musyawarah Kerja HEBITREN Sultra “Evaluasi Tahun 2025 dan Rencana Kerja 2026”.
Bukan hanya di level daerah saja, BI Sultra juga melakukan sinergi dengan Kemenpar RI dan Pemda Waktobi dalam kegiatan Kharisma Event Nusantara (KEN) Wakatobi WAVE dalam mendorong pariwisata ramah muslim di Kawasan 3T. Melakukan survey pada 73 UMKM potensial serta sosialisasi dan business matching bersama dengan perbankan konvensional dan syariah.
“Kami juga menginisiasi penguatan 3 halal center (UMK, UHO, dan IAIN), dan memfasilitasi sertifikasi halal pada 6 RPU/H, 55 UMKM, 40 juru sembelih halal di seluruh Kabupaten dan Kota se-Sultra.
Rahadian Triaji menuturkan dengan memadukan ekonomi syariah (halal, wakaf, keuangan syariah) dan digitalisasi, BI Sultra memberikan ruang bagi UMKM syariah lokal untuk memperkuat posisi di ekosistem ekonomi digital.
Tidak berhenti sampai di situ, BI Sultra yang juga sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus melakukan sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pada tahun 2025, BI Sultra telah melakukan edukasi eksyar kepada lebih dari 20.000 orang yang terdiri dari pemerintah, UMKM, mahasiswa dan siswa SD SMP SMA, UMKM, media, hingga para petani dan nelayan.
Pihaknya terus berupaya untuk mendorong ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra melalui, mamin olahan, pariwisata halal, hingga modest fashion. Dalam kaitannya dengan inflasi, BI mendorong pengembangan umkm syariah dan usaha pesantren yang berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti pengembangan komoditas beras, cabai, bawang merah, jagung, dan perikanan. Dengan mendorong UMKM mengolah komoditas dimaksud, akan memberikan nilai tambah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga pasokan dan umur konsumsi yang dapat menjaga inflasi.
“BI senantiasa mendukung pengembangan ekonomi syariah, utamanya di Sultra yang potensinya sangat besar, baik melalui pengembangan ponpes, umkm, pariwisata halal dan sejumlah kegiatan lainnya,” katanya.
Sinergi Pemprov Sultra dan BI Dukung Sentra Ekonomi Syariah
Pemprov Sultra melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong UMKM syariah yang juga bersinergi dengan BI Sultra untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar domestik maupun ekspor. Pihaknya memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal secara gratis untuk UMKM, seperti yang telah dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“BPJPH dapat menetapkan biaya sertifikasi yang terjangkau dan proporsional dengan ukuran dan jenis usaha. BPJPH juga dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi serta dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha tentang proses sertifikasi halal dan persyaratan yang diperlukan.” kata Kepala Disperindag Sultra, Rony Yakub.
Menurutnya, dengan strategi-strategi tersebut, sertifikat halal dapat terjangkau dengan efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Pemerintah Sultra juga melakukan promosi dan pemasaran produk halal UMKM syariah melalui berbagai kegiatan, seperti pameran dan misi dagang, untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. “Kami juga bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ekspor produk halal UMKM syariah, seperti melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama dengan organisasi internasional,” tandasnya.
Dikatakannya pula, pemerintah menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM syariah, seperti melalui program pembiayaan syariah, untuk meningkatkan kemampuan produksi dan distribusi produk halal.
“Kami berharap dengan berbagai dukungan dapat meningkatkan akses pasar domestik maupun ekspor bagi produk halal UMKM syariah, serta meningkatkan kontribusi sektor UMKM syariah terhadap perekonomian daerah,” harapnya.
OJK Tingkatkan Literasi – Inklusi Keuangan
Sementra itu, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha menuturkan perkembangan perbankan syariah di Sultra pada September 2025 menunjukkan pola ekspansi yang cukup agresif. Dimana, total asset tumbuh sebesar 19,35% (YoY) dan 12,41% (YTD) yang sejalan dengan peningkatan portofolio pembiayaan sebesar 19,85% (YoY). Perbankan syariah di Sultra berada dalam fase pertumbuhan kuat yang ditopang oleh pembiayaan konsumsi.
Peran OJK, khususnya pada level daerah tidak semata fungsi kontrol, tetapi berfungsi sebagai enabler strategis yang mengarahkan akselerasi pertumbuhan menuju pembentukan pusat gravitasi ekonomi syariah di Sultra. Ditegaskannya peran OJK daerah bukan dalam bentuk pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap bank syariah, melainkan dalam bentuk mendorong program, fasilitasi kolaborasi, peningkatan literasi–inklusi, serta mengakselerasi sinergi antar-stakeholder di wilayah.
Pada sisi perbankan syariah, kata Bismi dorongan OJK selaras dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, khususnya terkait peningkatan skala usaha dan economic of scale, penguatan kontribusi pembiayaan syariah bagi UMKM, peningkatan kompetensi sumber daya insani syariah, serta harmonisasi regulasi–produk agar value proposition perbankan syariah semakin relevan.
“Dengan konsistensi arah kebijakan nasional melalui RP3SI dan kepemimpinan kolaboratif OJK daerah dalam penguatan ekosistem di lapangan, akselerasi menuju terbentuknya sentra ekonomi syariah di Sultra menjadi lebih terarah, terukur, dan memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya berbasis pertumbuhan angka aset dan pembiayaan, tetapi berbasis ekosistem yang berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” jelasnya.
Branch Manager BSI Kendari MT.Haryono, Irwanto Azis menjelaskan skema pembiayaan syariah yang mengalir langsung ke kegiatan produktif dan sektor riil, bukan ke instrumen yang spekulatif. Hal ini membuat sistem lebih stabil dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan jangka panjang.
Ia juga membeberkan dampak kebijakan Bank Indonesia terhadap likuiditas Perbankan Syariah meskipun bank syariah tidak berbasis bunga, namun perubahan BI Rate juga berpengaruh pada imbal hasil dan daya saing fasilitas penyaluran pembiayaan bank syariah.
“Adapun dampaknya bagi UMKM pembiayaan syariah yakni jika likuiditas tinggi maka bank syariah punya ruang lebih untuk menyalurkan pembiayaan, maka UMKM berpotensi tumbuh sehingga menciptakan ekonomi yang lebih stabill dan adil karena terhindar dari spekulasi. Sementara kebijakan BI mengatur likuiditas dan stabilitas sistem keuangan syariah sehingga memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor produktif, terutama saat kondisi ekonomi berfluktuasi,” bebernya.
Pengamat Ekonomi Sultra, Syamsul Anam mengatakan secara populasi Sultra memiliki jumlah penduduk muslim mayoritas, hal ini menjadikan Sultra sebagai wilayah dengan potensi perkembangan ekonomi syariah yang prospektif.
“Pada sisi bisnis, saat ini kita menyaksikan tumbuhnya bisnis properti, perjalanan, hingga fashion dan pendidikan selain industri keuangan yang sudah lebih dulu berkembang. Ini semua merupakan modalitas penting bagi tumbuhnya ekonomi syariah di Sultra,” pungkasnya.
Penulis: Sitti Harlina dan Makmur T.Hasudungan Panjaitan (Co-Author)
