Kendari, Berikabar.co – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan sistem pembayaran digital. Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas inklusi keuangan di daerah. Kepala BI Sultra, Edwin Permadi, menyampaikan bahwa digitalisasi perlu diperluas tidak hanya dari sisi penggunaan, tetapi juga dari nilai transaksi yang dilakukan.
“Kita akan tingkatkan juga dari sisi nilainya, transaksinya kita tingkatkan dan satu lagi, Bapak Ibu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan khususnya digitalisasi karena didorong untuk melakukan transaksi penerimaan,” ujar Edwin.
Menurut Edwin, salah satu instrumen penting dalam memperluas digitalisasi di sektor publik adalah penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Ia menekankan bahwa pemerintah daerah didorong untuk menerapkan QRIS dalam berbagai jenis pembayaran, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi parkir, serta layanan publik lainnya.
“Bagaimana mereka digitalisasi? Dengan QRIS misalnya. Jadi bayar PBB, bayar parkir, bayar dan sebagainya kita dorong supaya mereka menerapkan,” jelasnya.
BI Sultra menilai bahwa digitalisasi tidak hanya sekadar memodernisasi sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem pembayaran non-tunai, penerimaan daerah bisa lebih transparan dan akuntabel, serta mempersempit celah kebocoran anggaran.
Sebagai bentuk evaluasi dan penghargaan, BI Sultra secara rutin menyelenggarakan kompetisi tahunan yang disebut “Digitalisasi Championship.” Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kota, kabupaten, maupun pemerintah provinsi telah menerapkan sistem pembayaran digital dalam kegiatan administrasi dan pelayanan publik mereka.
“Salah satunya, setiap tahun kita melakukan Championship terhadap kota, kabupaten maupun provinsi mana yang sudah menerapkan digital,” tambah Edwin.
Melalui ajang ini, BI berharap ada semangat kompetitif antar daerah dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital. Edwin meyakini bahwa dengan sinergi yang kuat antara BI dan pemerintah daerah, transformasi digital di sektor publik dapat terakselerasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
