Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang strategis.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah menyelesaikan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh petugas BPS. Tentu kita semua harus mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini menjadi rujukan nantinya, hasilnya ke depan menjadi pedoman bagi kami pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan yang strategis,” ujar Fadlansyah.
Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap.
“Mari sama-sama kita menerima petugas kemudian memberikan data yang lengkap dan dijamin bahwa data yang kita berikan itu rahasia sehingga dengan memberikan jawaban yang benar, tentu hasil sensus ekonomi ini akan menjadi jauh lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, MA, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
“Ya tadi sudah kita lihat sendiri ya, pendataan berlangsung lancar, semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dengan tuntas oleh Pak Sekda dan Ibu. Terima kasih Ibu, harapan kami begitu juga dengan seluruh warga Sultra bisa menerima petugas. Tugas kita yang kedua adalah mengisi semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat,” ujar Hadi.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menerima petugas pendata dan memberikan informasi yang akurat.
BPS berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, sehingga mampu menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
