Kendari, Berikabar.co – Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 93,9 persen. Namun, tingkat literasi keuangan masih tertinggal, sehingga peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Adi Budiarso menegaskan, memperkecil kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu pekerjaan penting untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan di Kota Kendari, Sultra, ia menyebut tingkat inklusi keuangan nasional sudah berada di angka 93,9 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 70 persen, berdasarkan angka yang disampaikan dalam paparannya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan, tetapi belum seluruhnya memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakan produk keuangan secara tepat.
“Nah yang kita inginkan adalah literasinya sama dengan inklusinya,” ujarnya usai membuka BIK di Kota Kendari, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian karena perkembangan layanan digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai produk jasa keuangan. Tanpa pengetahuan yang cukup, kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan risiko masyarakat terjebak dalam layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan atau menjadi korban penipuan.
“Peningkatan literasi perlu berjalan beriringan dengan perluasan akses keuangan. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki rekening atau menggunakan layanan pembayaran digital, tetapi juga perlu memahami pengelolaan keuangan, perencanaan masa depan, serta risiko dari setiap keputusan finansial,” tegasnya.
OJK juga mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk memperluas edukasi keuangan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga media massa. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar edukasi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.
Dengan memperkuat pemahaman keuangan, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan jasa keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda memperkuat ketahanan keuangan rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
