Kendari, Berikabar.co– Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri secara transparan, profesional dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul laporan polisi terkait dugaan perselisihan rumah tangga yang melibatkan seorang anggota Brimob Polda Sultra berinisial LON (36).
Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K., mengatakan laporan yang disampaikan pihak istri berinisial RMR (29) telah diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sultra maupun Bidpropam Polda Sultra.
“Laporan polisi LP/B/455/IX/2026/SPKT/POLDA Sultra tanggal 18 September 2026 dugaan tindak pidana KDRT dan perzinahan langsung ditangani oleh PPA Ditkrimum dan pengaduan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik sudah diterima juga oleh Bidpropam melalui dumas di QR Code dan juga sedang ditangani oleh Bidpropam,” ujar Kombes Pol Iis Kristian pada Minggu (20/9/2026).
Untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan, personel berinisial LON saat ini telah diamankan dan menjalani penempatan khusus (patsus) di Rutan Mako Brimob Polda Sultra.
Kombes Pol Iis Kristian menegaskan Polda Sultra tidak akan memberikan keistimewaan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Setiap perkara akan diproses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Polda Sultra berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap personel Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran kode etik, disiplin, maupun tindak pidana. Tidak ada keistimewaan, seluruh proses hukum dan penegakan aturan internal akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Polda Sultra memastikan proses penanganan laporan tersebut berjalan melalui mekanisme hukum dan internal yang berlaku. Penanganan dilakukan oleh unit yang memiliki kewenangan masing-masing, baik terkait dugaan tindak pidana maupun dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sultra menjaga integritas personel sekaligus memastikan penegakan aturan terhadap anggota dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
