Kolaka Utara, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) memperluas Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas kakao ke Kabupaten Kolaka Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kakao sekaligus mengoptimalkan potensi daerah sebagai salah satu sentra produksi kakao terbesar di Sulawesi Tenggara.
Pengembangan program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Learning Center Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (31/8/2026). Kegiatan ini melibatkan 43 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, OJK, Bank Indonesia Sultra, Bank Sultra, Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan hingga pihak offtaker PT Comextra Majora.
Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha dan dihadiri Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. serta Kepala Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Winter Marbun.
Bismi mengatakan, perluasan PED kakao ke Kolaka Utara merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Komoditas kakao merupakan komoditas prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Setelah sebelumnya sukses mengimplementasikan PED komoditas kakao di Kabupaten Konawe Selatan, kini kami memperluas cakupannya ke Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki potensi sangat besar yaitu mencatatkan total produksi mencapai 62.260 ton per tahun dengan luas areal perkebunan mencapai 78.969 hektare,” ujar Bismi.
Menurut Bismi, potensi tersebut menjadi modal penting untuk membangun ekosistem kakao yang lebih terintegrasi, terutama melalui penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pengembangan rantai nilai komoditas dari sektor hulu hingga hilir.
Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. menyambut baik fasilitasi yang dilakukan OJK Sultra. Pemerintah daerah menyatakan siap mendukung penyediaan data pelaku usaha, penguatan kelembagaan, serta integrasi program pembangunan daerah dengan agenda hilirisasi kakao.
“Pengembangan kakao harus melihat keseluruhan ekosistem dari hulu hingga pemasaran dan nilai tambah. Kita perlu mendorong perubahan orientasi dari mengejar sebanyak-banyaknya kilogram (‘berburu berat’) menjadi mengejar produktivitas sekaligus kualitas dan nilai setiap kilogram (‘berburu nilai’), serta menghilangkan ego sektoral dengan membagi peran secara jelas pada setiap rantai nilai,” ujar Bupati Kolaka Utara.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK Winter Marbun menekankan pentingnya mengoptimalkan peran lembaga pembiayaan nonperbankan, perusahaan modal ventura, serta lembaga keuangan mikro dalam mendukung pengembangan sektor kakao. Akses permodalan yang fleksibel dan perlindungan bagi pelaku usaha dinilai penting untuk memperkuat kemandirian dan daya saing UMKM, koperasi, maupun petani kakao.
Penguatan ekosistem tersebut diarahkan agar Kolaka Utara tidak hanya menjadi pemasok biji kakao mentah. Program ini juga mendorong terbentuknya identitas mutu, standardisasi proses, serta profil cita rasa Kakao Kolaka Utara yang memiliki asal-usul jelas dan berpotensi mendapatkan pengakuan di pasar global.
Untuk mencapai sasaran tersebut, OJK Sultra menggandeng sejumlah pihak, di antaranya BI Sultra, Bank Sultra, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian dan offtaker. Sinergi tersebut mencakup modernisasi dan permodalan di sektor hulu, perlindungan jaminan sosial petani, dukungan standardisasi ekspor hingga penguatan kepastian pasar di sektor hilir.
OJK Sultra bersama para pemangku kepentingan juga mendorong penguatan literasi keuangan, inkubasi keluarga petani agar semakin bankable, pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor riil. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai kakao.
Perluasan PED Kakao ke Kolaka Utara diharapkan tidak berhenti sebagai program seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat pemberdayaan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, OJK Sultra bersama para pemangku kepentingan akan mempersiapkan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang direncanakan berlangsung secara langsung di Kabupaten Kolaka Utara.
