Makassar, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sekaligus memperkuat daya saing UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan” yang digelar di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin (28/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, akademisi, hingga pelaku usaha untuk membahas strategi penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia Timur.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso menjelaskan, salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA). Inovasi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk aset bernilai besar, tetapi juga mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.
Menurut Adi, perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif. Ruang eksplorasi tokenisasi tersebut mencakup berbagai aset, seperti resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut kini telah memasuki tahap implementasi. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan berbagai model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan.
“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Adi.
Adi menegaskan OJK juga terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah. Menurutnya, OJK tidak ingin menduplikasi program pemerintah, melainkan memperkuat ekosistem keuangan yang mampu mendukung pengembangan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” ujar Adi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi digital sektor keuangan di Indonesia Timur.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” kata Fatmawati.
Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan dan pencatatan usaha agar memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital akan mendorong UMKM naik kelas, terintegrasi dengan ekosistem digital, serta mampu menembus pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin mengungkapkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Ke depan, pengembangan ekonomi daerah akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” kata Muchlasin.
