Jakarta, Berikabar.co – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong penguatan regulasi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan industri halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar mampu menjalankan fungsi regulator, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional secara lebih terintegrasi.
“Oleh karenanya kita memerlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi. Yaitu dengan memperkuat kewenangan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau BPJPH sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang benar-benar terintegrasi dengan institusi keagamaan seperti MUI,” jelasnya.
Selain aspek regulasi, Anggito menilai Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kesadaran sertifikasi halal, belum kuatnya infrastruktur pengujian, serta perlunya peningkatan daya saing produk halal nasional di tengah tingginya permintaan pasar domestik.
Menurutnya, Indonesia juga perlu membangun ekosistem kepatuhan berbasis digital yang mampu melacak rantai pasok halal secara real-time. Di sisi lain, hilirisasi industri halal bernilai tambah juga harus diperkuat, terutama pada sektor farmasi, kosmetik, dan bahan tambahan pangan.
“Itu menjadi perjuangan kita semua, bahwa pertumbuhan produk halal itu tidak hanya menjadi sebuah paradoks, Pertama Indonesia wajib melindungi konsumen halal dan yang kedua menjadikan halal sebagai gaya hidup dan yang ketiga produk halal itu adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak menjadi beban biaya bagi para pengusahanya,” pungkasnya.
LPS menilai penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan industri bernilai tambah menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ekosistem halal nasional yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.
