Kendari, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan moral dan spiritual dari para alim ulama. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan umat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031 yang berlangsung di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Keumatan Menuju Sulawesi Tenggara yang Aman, Sejahtera, dan Religius” itu dihadiri sejumlah tokoh agama, pejabat daerah, dan unsur masyarakat. Prosesi pengukuhan dipimpin Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Drs. KH. Abdul Manan Gani, yang secara resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan dan Pengurus Komisi MUI Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru mampu mengemban amanah dengan baik dalam meningkatkan kualitas dakwah, membina akidah dan akhlak umat, menjaga persatuan bangsa, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program pembangunan guna mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Namun, keberhasilan program-program tersebut akan semakin optimal apabila mendapat dukungan dan peran aktif para alim ulama.
Karena itu, Gubernur berharap MUI terus menjadi mitra strategis pemerintah melalui pemberian masukan dan pertimbangan, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga keagamaan dari kepentingan politik praktis agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan perbedaan politik dan bersama-sama membangun daerah.
“Saya ingin menyampaikan, manakala agama dicampuradukkan dengan politik maka akan terjadi perpecahan dan perkotak-kotakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masjid harus tetap menjadi tempat ibadah, pusat pembinaan umat, sekaligus ruang mempererat hubungan sosial. Karena itu, masjid tidak boleh dijadikan sarana kepentingan politik yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Gubernur juga menilai komposisi kepengurusan MUI Sultra yang berasal dari berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merupakan modal penting dalam memperkuat persatuan umat. Kebersamaan tersebut diharapkan terus dipelihara untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah sekaligus mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
Lebih lanjut, Andi Sumangerukka menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mulai dari penyalahgunaan narkoba, judi online, penyebaran hoaks, radikalisme, hingga krisis moral yang mengancam generasi muda.
Untuk itu, MUI diharapkan terus menjalankan perannya sebagai teladan moral dan spiritual dengan memperkuat toleransi, membina generasi muda, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan produk halal, pembinaan UMKM berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan syariah.
Melalui kepengurusan baru, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan MUI diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat.
