Makassar, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yakni PT BPR Ganda Lata, PT BPR Paro Laba, PT BPR Hara Lata, PT BPR Suar Data, dan PT BPR Paro Dana ke dalam PT BPR Pataru Laba. Langkah ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi industri perbankan yang terus didorong OJK untuk memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.03/2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ganda Lata, PT Bank Perekonomian Rakyat Paro Laba, PT Bank Perekonomian Rakyat Hara Lata, PT Bank Perekonomian Rakyat Suar Data, dan PT Bank Perekonomian Rakyat Paro Dana ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Pataru Laba.
PT BPR Pataru Laba yang menjadi entitas hasil penggabungan berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan penggabungan usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional BPR sehingga dapat memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat.
“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mendukung pengembangan layanan keuangan yang lebih inovatif dan digital di wilayah kepulauan Sulawesi,” katanya.
Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.
Kinerja industri BPR dan BPRS di wilayah tersebut juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hingga 30 April 2026, total aset BPR/BPRS tercatat sebesar Rp4,33 triliun atau meningkat 9,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp2,83 triliun atau tumbuh 5,54 persen yoy. Adapun penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp3,64 triliun atau meningkat 7,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
OJK menilai pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari efektivitas kebijakan konsolidasi yang telah berjalan di wilayah kepulauan Sulawesi, khususnya bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Seiring proses penguatan industri yang terus berlangsung, OJK mengimbau seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang saat ini terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.
Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.
Masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan edukasi keuangan terkini dapat mengikuti akun resmi Instagram @ojk_sulselsulbar.
