Malang, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) meluncurkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan program akses keuangan inklusif untuk meningkatkan akses pembiayaan formal bagi peternak sapi perah di Jawa Timur.
Program yang diluncurkan di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis (11/6/2026), tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan akses pembiayaan yang selama ini dihadapi peternak akibat keterbatasan data usaha. Selain itu, program ini juga mendorong digitalisasi dan penguatan ekosistem peternakan sapi perah yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari implementasi program PROMISE 2 IMPACT, kolaborasi antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK yang didukung Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Program ini bertujuan memperluas akses keuangan, mendorong digitalisasi, memperkuat rantai nilai usaha, serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan program tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi peternak dalam mengakses pembiayaan formal.
“Kami mendapatkan laporan para peternak yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat asimetri informasi berupa keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik,” kata Adi.
Menurut Adi, OJK melalui Pusat Inovasi OJK Infinity bersama ILO kemudian membangun kolaborasi strategis melalui program PROMISE 2 IMPACT guna memperkuat pengembangan UMKM dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
Program digitalisasi ekosistem sapi perah tersebut dibangun di atas dua fondasi utama, yakni penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur digital yang andal. Melalui sistem ERP, data produksi, keuangan, dan operasional koperasi dapat terdokumentasi secara sistematis dan real time sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas produksi, kualitas usaha, dan kondisi keuangan peternak.
Adi menjelaskan, integrasi ERP dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) menjadi langkah penting dalam menjembatani peternak dengan sektor jasa keuangan formal.
“Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif. Bersama Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, sistem ini menjadi jembatan yang menghubungkan peternak rakyat dengan ekosistem jasa keuangan formal secara lebih menyeluruh dan sesuai kebutuhan,” jelas Adi.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai transformasi digital memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan usaha sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat.
“Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kolaborasi multipihak dapat bekerja bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” jelas Simrin.
Senada dengan itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, H.E. Olivier Zehnder, menegaskan bahwa penguatan pelaku usaha lokal merupakan fondasi penting pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Swiss percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan pelaku usaha lokal. Ketika peternak memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Kami bangga dapat mendukung kemitraan yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Olivier.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa sektor sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Penguatan sektor sapi perah bukan hanya tentang meningkatkan produksi susu, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, dan membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh. Melalui digitalisasi dan perluasan akses keuangan, kita sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan sektor peternakan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing,” papar Adhy.
Peluncuran ini menandai keberhasilan pengembangan sistem ERP yang telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif pada tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yakni Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan (KPSP Setia Kawan), dan KPUD Tani Wilis. Ketiga koperasi tersebut secara keseluruhan menaungi lebih dari 10.000 anggota.
Sebagai tindak lanjut, OJK juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan guna mendukung perluasan implementasi program ke seluruh wilayah Jawa Timur. Keberhasilan implementasi pada tiga koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada berbagai sektor dan daerah lain di Indonesia dalam upaya memperluas akses pembiayaan serta memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital.
