Jakarta, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (5 Agustus 2025). Pertemuan ini membahas kesiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 yang rencananya akan diselenggarakan di Kendari.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Mendagri didampingi oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik. Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan kesiapan Sultra sebagai tuan rumah acara yang dijadwalkan pada 26–28 Agustus mendatang. Ia berharap rakornas ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola hukum di daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungannya. Ia juga mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir dalam acara yang akan dihadiri oleh gubernur se-Indonesia. Selain itu, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Hukum, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, juga dijadwalkan akan hadir.
Rakornas PHD 2025 akan menjadi acara terbesar dalam sejarah penyelenggaraan Rakornas oleh Kemendagri. Acara ini akan dihadiri oleh 2.222 peserta, termasuk ketua DPRD dan Bapemperda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, sekretaris dewan, serta kepala biro hukum.
Acara yang mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita” ini menegaskan peran strategis regulasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan selaras dengan pembangunan nasional.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, rakornas ini bukan sekadar kegiatan rutin. “Ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi momentum penting untuk memperkuat peran hukum daerah dalam mendorong kemudahan investasi dan memperkokoh arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Kegiatan ini akan berpusat di kompleks Kantor Gubernur Sultra dengan dua agenda utama: apel bersama dan rapat koordinasi. Acara juga akan diisi dengan talkshow dan pameran produk ekonomi kreatif. Sebagai bagian dari apel, akan ada penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendagri dan Menteri Hukum mengenai sinergi pembentukan produk hukum daerah.
Rakornas PHD 2025 diharapkan menjadi momen strategis bagi Sultra untuk menunjukkan peran aktifnya dalam reformasi kebijakan hukum di tingkat daerah, sekaligus mewujudkan produk hukum yang berkualitas untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan.
