KSSK Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi, Pertumbuhan Indonesia 2026 Diproyeksi di Atas 5,4 Persen

oleh -88 Dilihat

Jakarta, Berikabar.co  – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Meski menghadapi eskalasi konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat.

Hasil asesmen KSSK menunjukkan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III 2026 tetap terjaga. Kondisi tersebut ditopang pertumbuhan ekonomi yang solid, kinerja intermediasi keuangan yang positif, serta koordinasi kebijakan antarotoritas.

Namun, tekanan kembali meningkat memasuki Oktober 2026. Eskalasi konflik geopolitik mendorong kenaikan harga energi global, sementara kebijakan moneter negara-negara maju yang cenderung ketat turut memengaruhi arus modal dan stabilitas pasar keuangan domestik.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat berkala KSSK IV 2026 yang dilaksanakan pada Rabu (28/10/2026). KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diprakirakan tetap kuat dan berada di atas 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor. Konsumsi masyarakat mendapat dukungan dari berbagai stimulus fiskal pemerintah, termasuk subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, serta stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh kuat seiring berlanjutnya proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah. Dari sisi eksternal, ekspor nonmigas juga menunjukkan perkembangan positif.

Sejumlah indikator turut memperlihatkan ketahanan aktivitas ekonomi domestik. Penjualan mobil pada September 2026 tumbuh 28,1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor meningkat 15,4 persen. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur juga melanjutkan ekspansi hingga mencapai level 54,0 pada Oktober 2026.

Tekanan Rupiah dan Ketahanan Eksternal

Meski prospek pertumbuhan masih positif, ketahanan eksternal Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah dan otoritas keuangan.

Neraca perdagangan Indonesia selama Januari hingga September 2026 mencatat surplus sebesar 10,61 miliar dolar AS. Khusus September 2026, surplus perdagangan mencapai 3,36 miliar dolar AS.

Arus investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 sempat mencatatkan arus keluar bersih (net outflows) sebesar 0,08 miliar dolar AS, terutama akibat keluarnya dana dari pasar saham.

Memasuki triwulan IV 2026 hingga 23 Oktober, arus modal asing mulai membaik dengan mencatatkan arus masuk bersih (net inflows) sebesar 0,04 miliar dolar AS. Perbaikan tersebut terutama didukung investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Secara kumulatif, investasi portofolio asing sejak Januari hingga 23 Oktober 2026 masih mencatatkan arus masuk bersih sebesar 13,23 miliar dolar AS.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan akibat perkembangan geopolitik dan sentimen pasar global. Pada 2 November 2026, rupiah berada di level Rp18.145 per dolar AS atau melemah 0,11 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

BACA JUGA :  Kapolres Kolaka Utara Pimpin Langsung Pengejaran Tahanan Kabur, Dua Berhasil Diamankan

Meski demikian, cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 masih cukup kuat, yakni mencapai 146,3 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sementara itu, inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28 persen. Pemerintah dan BI memperkirakan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

APBN Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hingga akhir triwulan III 2026, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp240,1 triliun dengan pertumbuhan kumulatif 8,5 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7 persen secara tahunan.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.061,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp599,2 triliun.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga subsidi dan kompensasi energi.

Program MBG, misalnya, telah merealisasikan anggaran sebesar Rp153,2 triliun dengan menjangkau 57 juta penerima manfaat.

Kinerja tersebut memperlihatkan peran APBN tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai penopang daya beli masyarakat dan penggerak aktivitas ekonomi nasional.

BI Perkuat Likuiditas dan Dorong Kredit Perbankan

Di sektor moneter, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, sekaligus memastikan kecukupan likuiditas perekonomian.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap untuk memperkuat likuiditas perbankan.

Untuk Bank Umum Konvensional (BUK), GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Penyesuaian dilakukan dalam dua tahap, yakni menjadi 8 persen mulai 1 November 2026 dan menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026.

Sementara itu, GWM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen melalui tahapan penyesuaian yang sama.

BI juga menetapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5 persen, yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat mencapai Rp458,5 triliun. Penyalurannya mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa, ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BACA JUGA :  Lebih dari Sekadar Touring, Astra Motor Sulawesi Selatan Bangun Kedekatan Emosional dengan Bikers Honda

Dari sisi intermediasi, kredit perbankan pada September 2026 tumbuh 13,26 persen secara tahunan menjadi Rp9.245,1 triliun. Pertumbuhan terutama didorong kredit investasi yang meningkat 23,20 persen dan kredit korporasi sebesar 21,31 persen.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,22 persen menjadi Rp10.492,2 triliun. Kualitas kredit juga masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bruto sebesar 2,07 persen dan NPL neto 0,82 persen.

Ketahanan perbankan turut ditopang permodalan yang kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada September 2026 tercatat sebesar 24,30 persen.

OJK dan LPS Perkuat Perlindungan Sektor Keuangan

Di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat agenda reformasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan investor.

Sepanjang triwulan III 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat 7,58 persen secara kuartalan ke level 6.071,14. Namun, pada Oktober 2026, pasar saham mengalami koreksi setelah pengumuman konsultasi MSCI. Hingga 30 Oktober 2026, IHSG ditutup pada level 5.057,05 atau terkoreksi 16,7 persen secara bulanan.

Untuk menjaga stabilitas pasar, OJK bersama SRO mengambil sejumlah langkah, termasuk penyesuaian batas Auto Rejection Bawah (ARB) dari 15 persen menjadi 7 persen serta memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa RUPS bagi perusahaan terbuka hingga 30 Juni 2027.

Sementara itu, basis investor pasar modal terus bertumbuh. Jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 33,36 juta per 26 Oktober 2026 atau meningkat 63,94 persen secara year-to-date.

Di sektor perbankan, LPS juga terus memperkuat efektivitas penjaminan simpanan dan pelaksanaan resolusi bank. Per September 2026, sebanyak 99,94 persen rekening bank umum dan 99,97 persen rekening BPR/BPRS tercatat dijamin penuh hingga batas Rp2 miliar.

LPS juga mencatat telah menyelesaikan proses likuidasi delapan BPR/BPRS hingga akhir September 2026, sementara 23 BPR/BPRS lainnya masih dalam proses likuidasi.

Penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen juga dilakukan pada sektor lembaga pembiayaan serta industri aset keuangan digital. Jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 23,48 juta pada September 2026, dengan nilai transaksi sebesar Rp30,56 triliun.

KSSK Jaga Stabilitas dan Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Melalui koordinasi lintas otoritas, KSSK berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan sektor keuangan tetap mampu mendukung pembiayaan sektor riil.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak rambatan risiko global, menjaga kepercayaan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KSSK juga menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan program Asta Cita dan berbagai agenda prioritas pemerintah melalui kebijakan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada penguatan fundamental ekonomi nasional.

Rapat berkala KSSK selanjutnya dijadwalkan kembali pada Januari 2027.