Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat penegakan hukum di sektor pasar modal dengan menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam tiga kasus pelanggaran. Kasus tersebut meliputi manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian laporan keuangan menyesatkan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), hingga penyalahgunaan rekening nasabah oleh pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
Langkah penindakan ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan disiplin pelaku pasar, serta melindungi investor dari berbagai praktik yang dapat merusak integritas pasar modal Indonesia.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, 4 November 2026, OJK menjelaskan bahwa penetapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat keseriusan masing-masing pelanggaran.
Pada kasus pertama, OJK menemukan praktik manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) selama periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023.
Hasil pemeriksaan mengungkap adanya pola transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham di Bursa Efek.
Aktivitas tersebut melibatkan Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. OJK juga mengidentifikasi komunikasi antarpihak yang dilakukan untuk menjaga pergerakan harga saham PANR melalui transaksi yang melibatkan 20 rekening nasabah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan OJK, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut mencapai Rp5.073.291.914 atau sekitar Rp5,07 miliar.
Atas pelanggaran tersebut, OJK memerintahkan Satrijanto Tirtawisata mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp5,07 miliar. Sementara Melani dan Upita Amalia masing-masing dikenakan larangan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama lima tahun.
Selain itu, OJK memerintahkan sejumlah perusahaan efek menutup rekening efek milik 18 pihak yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan tersebut.
Penindakan berikutnya menyasar jajaran Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA). OJK menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota direksi yang menandatangani laporan keuangan perusahaan periode 2017 hingga 2020, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan BOGA, khususnya terkait pencatatan uang muka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).
Atas pelanggaran tersebut, ketiga anggota direksi masing-masing dikenakan denda administratif sebesar Rp825 juta. Dengan demikian, total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp2,475 miliar.
OJK menegaskan bahwa direksi perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi yang akurat menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan investasi serta menjaga kepercayaan investor.
Sementara itu, dalam kasus ketiga, OJK menjatuhkan sanksi kepada Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) nomor KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018 yang masa berlakunya berakhir pada 18 November 2020.
Hasil pemeriksaan OJK menemukan adanya pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi atau perintah dari nasabah.
Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan perintah tindakan tertentu berupa larangan kepada Lianiwati untuk melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.
OJK menilai tindakan pemalsuan laporan portofolio dan transaksi tanpa persetujuan nasabah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas, profesionalisme, serta perlindungan aset dan kepentingan investor.
Secara keseluruhan, rangkaian penindakan terhadap tiga kasus tersebut mencerminkan upaya OJK memperkuat kualitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum di pasar modal. OJK menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran akan ditindak berdasarkan fakta hasil pemeriksaan, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, serta tanggung jawab pihak yang terlibat.
OJK juga tidak memberikan toleransi terhadap praktik manipulasi perdagangan, penyampaian informasi menyesatkan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang berpotensi merugikan investor dan mengganggu integritas pasar modal.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, kualitas keterbukaan informasi, serta tata kelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek. Koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan berbagai pihak terkait juga diperkuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran.
OJK mengimbau seluruh pelaku pasar untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menerapkan prinsip tata kelola yang baik, serta mengedepankan integritas dan perlindungan investor dalam setiap kegiatan usaha maupun transaksi di pasar modal.





