Polda Sultra Tetapkan Camat Landono dan 3 Orang Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah

oleh -62 Dilihat

Kendari, Berikabar.co – Kasus dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di kawasan eks transmigrasi Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), memasuki babak baru. Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang kini menjabat Camat Landono berinisial S (53) ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

S diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1982. Penerbitan dokumen tersebut diduga terjadi saat S masih menjabat sebagai Lurah Landono periode 2017–2022.

Penetapan empat tersangka tersebut merupakan hasil penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan di kawasan lahan eks transmigrasi seluas kurang lebih 23 hektare.

Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, mengungkapkan perkembangan kasus tersebut dalam konferensi pers di Ditreskrimsus Polda Sultra, Jumat (20/11/2026). Dalam klaster pertama, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk pejabat yang saat ini menjabat Camat Landono.

Menurutnya, perkara tersebut bermula dari dugaan penerbitan dokumen pertanahan di atas lahan yang dikenal sebagai Lahan 2 Eks Transmigrasi di Desa Morini Mulya. Dalam penyidikan, polisi mengidentifikasi sekitar 29 SKT yang diterbitkan Lurah Landono dan sekitar 18 SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel.

Padahal, kawasan tersebut disebut telah memiliki dokumen kepemilikan berupa SHM sejak 1982. Kondisi ini kemudian memunculkan dugaan tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah yang sama.

“Munculnya dokumen baru di atas tanah yang telah bersertifikat itu kemudian memicu dugaan tumpang tindih kepemilikan,” ucap Kompol Muh. Chairman.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, modus yang didalami polisi bermula dari adanya klaim terhadap bidang tanah milik warga eks transmigrasi. Pihak yang mengklaim tanah tersebut kemudian mengajukan permohonan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan.

BACA JUGA :  Transformasi Transmigrasi 2025: Gubernur Sultra ASR Siap Dukung Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Berbasis Kawasan

Dokumen SKT itu diduga digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan atau menjual tanah kepada pihak lain. Bahkan, penyidik menemukan dugaan adanya permintaan ganti rugi kepada warga yang telah memiliki SHM sejak 1982.

Dalam perkara ini, S (53), yang berstatus ASN dan kini menjabat Camat Landono, diduga berperan menerbitkan SKT saat masih menjabat Lurah Landono periode 2017–2022. Dokumen tersebut berkaitan dengan bidang tanah di Desa Morini Mulya yang sebelumnya telah memiliki sertifikat hak milik.

Selain S, polisi menetapkan B alias LB (53), seorang buruh harian lepas asal Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Ia diduga mengklaim bidang tanah dan mengajukan permohonan penerbitan SKT.

Tersangka berikutnya, JH alias A (34), seorang wiraswasta asal Kelurahan Landono, diduga menggunakan SKT milik B alias LB untuk menjual bidang tanah kepada pihak lain. Ia juga diduga meminta ganti rugi kepada warga yang memegang SHM terbitan 1982.

Sementara itu, NB (58), seorang ASN yang bertugas sebagai staf Puskesmas Landono, diduga turut menandatangani dokumen sebagai saksi batas pada SKT milik B alias LB.

Dari empat tersangka yang telah ditetapkan, dua orang di antaranya sudah dilakukan penahanan. Sedangkan dua tersangka lainnya tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Perkara tersebut tercatat dalam empat laporan polisi yang diterima sepanjang 2026. Masing-masing yakni LP/B/129/III/2026 tertanggal 14 Maret 2026, LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026, serta LP/B/380/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.

Kompol Muh. Chairman mengatakan, penyidikan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka dalam klaster pertama. Penyidik masih akan mengembangkan perkara ke klaster kedua untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian penerbitan dokumen pertanahan tersebut.

Fokus pengembangan meliputi proses penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga terbitnya SHM baru pada 2022 di atas lahan yang sebelumnya telah memiliki sertifikat sejak 1982.

BACA JUGA :  CBR250RR Tampil Perkasa di ARRC Jepang, Pebalap Astra Honda Sapu Juara Pertama

Penyidik juga akan menelusuri proses administrasi penerbitan dokumen, pihak yang mengajukan maupun menggunakan dokumen tersebut, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki.

Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan administrasi pertanahan di kawasan eks transmigrasi Landono sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat.