Kendari, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), memaparkan rencana pengadaan ambulans laut untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Program tersebut menjadi salah satu agenda yang disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra turut menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah, khususnya di sektor kesehatan, pemenuhan gizi, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kependudukan.
Rombongan Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., didampingi Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, serta anggota komisi dan perwakilan kementerian/lembaga mitra kerja.
Dalam paparannya, ASR menjelaskan bahwa jumlah penduduk Sultra mencapai 2,83 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025. Penduduk tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang didominasi kawasan kepulauan.
Kondisi geografis itu, menurut ASR, membutuhkan pendekatan pelayanan kesehatan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga yang menghadapi kendala jarak dan transportasi untuk mendapatkan penanganan medis.
“Karakter wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan ambulans darat. Kita tengah mengupayakan secara serius pengadaan layanan ambulans laut. Dari 17 kabupaten/kota kita, terdapat delapan kabupaten yang berada di wilayah kepulauan, sehingga akses layanan kesehatan harus didekatkan kepada mereka,” tegas ASR.
Selain rencana ambulans laut, Pemprov Sultra juga memprioritaskan penguatan layanan kesehatan primer melalui Puskesmas dan Posyandu, optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pengendalian penyakit.
Pada layanan rujukan, pemerintah daerah tengah mematangkan rencana pembangunan gedung layanan delapan lantai di RSUD Bahteramas yang ditargetkan terealisasi pada 2027. Pemprov Sultra juga mengejar target cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebesar 89 persen pada akhir 2026.
Di sektor ketenagakerjaan, ASR menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal melalui pelatihan vokasi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah, terutama dalam menghadapi perkembangan kawasan industri di Sultra, termasuk di Pomalaa, yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pemprov Sultra juga memberi perhatian pada harmonisasi hubungan industrial antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA), pemantauan sistem pengupahan, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan.
“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan rakyat dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi kita harus mengupayakan agar setiap harinya, sebagai pemegang amanah, selalu ada persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan,” pesan Gubernur ASR, seraya menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IX DPR RI.
Merespons paparan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., mengapresiasi langkah Pemprov Sultra dan menyatakan dukungan terhadap inisiatif pengadaan ambulans laut. Program tersebut dinilai dapat menjadi solusi atas tantangan geografis yang dihadapi masyarakat kepulauan, terutama dalam mengakses layanan medis darurat.
Selain persoalan kesehatan, Nihayatul menyoroti perlindungan tenaga kerja. Ia menyampaikan bahwa upaya perlindungan hak-hak pekerja turut diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
“Substansi undang-undang terbaru ini mencakup pelindungan komprehensif bagi pekerja rentan, jaminan sosial, dana cadangan pesangon, pemagangan, hingga kepastian hukum. Kami berharap, hasil serap aspirasi hari ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan nasional yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara.
