Konawe, Berikabar.co – Pemerintah Desa Lalimbue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memanfaatkan dana kontribusi dari perusahaan untuk membangun sejumlah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan tersebut mencakup pagar masjid, tempat wudu, pagar dan plafon balai desa, hingga jaringan perpipaan sepanjang sekitar empat kilometer.
Kepala Desa Lalimbue Jaya, Muksin, mengatakan dana kontribusi tersebut berasal dari PT Anindia Wiraputra Konsul dan PT Carsurin Tbk. dengan nilai Rp5 juta per bulan. Penggunaannya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui musyawarah.
“Dengan adanya dana, saya melakukan mediasi pihak masyarakat dan BPD. Kita membangun apa yang ada fasilitas di kampung,” kata Muksin, Rabu (23/9/2026).
Menurut Muksin, sejumlah fasilitas yang telah dibangun melalui dana kontribusi perusahaan meliputi pagar masjid, tempat wudu, pagar balai desa, plafon balai desa, serta jaringan perpipaan sekitar empat kilometer.
Ia menegaskan pembangunan fasilitas tersebut tidak menggunakan Dana Desa.
“Alhamdulillah kita tidak menggunakan dana sumber Dana Desa,” ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas, Pemerintah Desa Lalimbue Jaya juga mengupayakan akses pekerjaan bagi masyarakat melalui komunikasi dengan perusahaan. Upaya tersebut antara lain membuka kesempatan kerja bagi warga dalam pekerjaan bongkar muat kapal.
“Alhamdulillah kita diakomodasi, diberikan pekerjaan kapal. Nanti hasil dari pekerjaan itu dibagikan oleh masyarakat Desa Lalimbue Jaya,” jelasnya.
Muksin mengatakan kesepakatan kontribusi perusahaan sebelumnya berlaku pada 2023 hingga 2025. Namun, kesepakatan tersebut tidak lagi menjadi dasar pelaksanaan kontribusi pada 2026 karena adanya sejumlah dinamika.
“Kesepakatan memang dua tahun, 2023 sampai 2025,” lanjutnya.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Lalimbue Jaya menggunakan Dana Desa untuk pembangunan jalan usaha tani. Penentuan material yang digunakan dalam pembangunan tersebut juga dibahas melalui musyawarah desa.
Muksin menjelaskan, pemerintah desa sempat mempertimbangkan penggunaan material timbunan dari gunung. Namun, harga material tersebut dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam rencana anggaran biaya (RAB).
“Kita coba komunikasi, kita tidak bisa mencapai dengan harga Rp430 ribu. Nah, sedangkan yang ada di RAB itu cuma Rp243 ribu,” jelasnya.
Pemerintah desa kemudian menawarkan penggunaan material lokal berupa slag kepada masyarakat. Setelah dimusyawarahkan, masyarakat menyepakati material tersebut digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani.
“Makanya kita bikin kesepakatan semua warga Desa Lalimbue Jaya, kita menggunakan material lokal yang ada namanya slag,” bebernya.
Menurut Muksin, pemilihan material tersebut juga mempertimbangkan kondisi jalan yang akan digunakan masyarakat. Slag dinilai tidak mudah membuat permukaan jalan becek ketika hujan.
“Kalau hujan tidak becek, dia bersih,” imbuhnya.
Wakil Ketua BPD Lalimbue Jaya, Umardin, mengatakan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat. BPD, kata dia, turut mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
“Iya, sesuai dengan musyawarah sebelumnya disepakati dari pihak masyarakat ke pemerintah,” kata Umardin.
Menurut Umardin, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan kembali dibahas melalui musyawarah. Mekanisme tersebut digunakan untuk mencari penyelesaian ketika terdapat keberatan atau persoalan di tengah masyarakat.
“Alhamdulillah kita kembali musyawarah, untuk melanjutkan apa yang selama ini dikomplainkan,” ujarnya.
Umardin mengatakan hasil pengawasan BPD menunjukkan pembangunan berjalan sesuai prosedur dan kesepakatan masyarakat. Ia juga melihat perubahan kondisi infrastruktur desa dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Dulu tahun 2022 jalannya lubang-lubang. Alhamdulillah sekarang sudah mulus,” katanya.
Perubahan fisik tersebut, lanjut Umardin, juga terlihat pada sejumlah fasilitas desa, termasuk masjid, balai desa, dan pagar.
“Lebih nyata, Pak. Lebih nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dusun III Lalimbue Jaya, Hasan, mengatakan perkembangan pembangunan dapat dilihat langsung dari kondisi fisik desa. Ia menegaskan penilaiannya tidak didasarkan pada hubungan pribadi dengan pemerintah desa, melainkan kondisi pembangunan yang terlihat di lapangan.
“Saya tidak hanya memuji begitu saja karena ada hubungan pendekatan baik, hubungan kekeluargaan ataupun hubungan lain. Tapi apa saja yang sesuai fisik yang ada di depan mata kita, itulah yang kita akui di depan mata kita,” kata Hasan.
Meski mengakui adanya perubahan pembangunan, Hasan mengatakan masih terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang perlu ditangani pemerintah desa. Ia berharap kekurangan tersebut dapat terus dibahas dan ditindaklanjuti melalui pemerintahan desa.
“Adapun sebelumnya beliau ya tentunya pasti ada perubahan. Perubahan sebelum beliau, itulah menjadi satu kegelisahan kita. Mudah-mudahan di masa periode beliau ini bisa menanggapi dan menanggulangi apa yang menjadi letak kekurangan masyarakat selama ini,” jelasnya.
Hasan juga meminta masyarakat melihat langsung kondisi pembangunan di Desa Lalimbue Jaya ketika menilai pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa.
“Kalau memang ada sebuah tudingan ke pemerintah kami atas apa saja yang menjadi polemik selama ini, kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai, maka silakan saudara-saudara kita lihat nyata langsung di lapangan,” pungkasnya.
