Kendari, Berikabar.co – Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol. Himawan Bayu Aji mengungkapkan adanya tren positif dalam kepatuhan berlalu lintas masyarakat selama pelaksanaan Operasi Patuh Anoa 2026. Penindakan terhadap tujuh jenis pelanggaran prioritas tercatat turun 47 persen, sementara jumlah kecelakaan lalu lintas berkurang 8 persen dibandingkan periode pembanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, Kapolda mengingatkan bahwa penurunan jumlah kecelakaan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan keselamatan pengguna jalan. Pasalnya, jumlah korban meninggal dunia justru meningkat 71 persen dan korban luka berat melonjak hingga 600 persen.
Hasil tersebut merupakan bagian dari analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Operasi Patuh Anoa 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
“Jumlah kecelakaan lalu lintas turun dari 61 kejadian pada 2025 menjadi 56 kejadian pada 2026. Namun, jumlah korban meninggal dunia meningkat dari tujuh menjadi 12 orang, sedangkan korban luka berat naik dari satu menjadi tujuh orang,” terangnya, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, korban luka ringan mengalami penurunan dari 104 menjadi 76 orang atau berkurang 27 persen. Kerugian material akibat kecelakaan juga turun cukup signifikan, dari Rp188,8 juta menjadi Rp84,7 juta atau sekitar 55 persen.
Kapolda Sultra menilai, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan menciptakan keselamatan berlalu lintas tidak cukup hanya diukur dari berkurangnya jumlah kecelakaan, tetapi juga harus mampu menekan tingkat fatalitas dan menyelamatkan nyawa pengguna jalan.
Selama Operasi Patuh Anoa 2026, Ditlantas Polda Sultra bersama jajaran melakukan penindakan terhadap 1.233 pelanggaran lalu lintas. Sebanyak 986 pelanggaran merupakan bagian dari 10 sasaran prioritas, sedangkan 247 lainnya berada di luar sasaran tersebut.
Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong menjadi pelanggaran terbanyak dengan 435 kasus. Disusul pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI sebanyak 261 pelanggaran dan melawan arus sebanyak 69 pelanggaran.
“Pelanggaran lainnya meliputi tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sesuai ketentuan sebanyak 58 kasus, tidak menggunakan sabuk keselamatan 54 kasus, tidak memiliki SIM 51 kasus, serta mengendarai kendaraan di bawah umur sebanyak 42 kasus,” jelasnya.
Selain itu, ditemukan enam pelanggaran penggunaan telepon genggam atau merokok saat berkendara, lima kasus balapan liar, serta lima pelanggaran berboncengan lebih dari satu orang.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap perilaku berlalu lintas kelompok usia muda. Hasil evaluasi mencatat sebanyak 349 pelanggaran dilakukan kelompok usia 16-20 tahun yang didominasi pelajar. Sementara kelompok usia 21-25 tahun yang didominasi mahasiswa tercatat melakukan 366 pelanggaran.
Dengan demikian, terdapat 715 penindakan terhadap kelompok usia 16-25 tahun. Pada kelompok pelajar, pelanggaran terbanyak berupa penggunaan knalpot brong sebanyak 129 kasus, tidak menggunakan helm 116 kasus, pelanggaran kelengkapan kendaraan 88 kasus, dan melawan arus 16 kasus.
Sementara pada kelompok mahasiswa, penggunaan knalpot brong tercatat sebanyak 117 pelanggaran, tidak menggunakan helm 114 kasus, pelanggaran kelengkapan kendaraan 96 kasus, serta melawan arus 39 kasus.
Kapolda Sultra memandang tingginya angka pelanggaran pada kelompok usia muda perlu ditangani melalui pendekatan edukatif dan pembinaan. Karena itu, edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah dan perguruan tinggi akan diperkuat dengan melibatkan orang tua, tenaga pendidik, pihak kampus, serta komunitas pelajar dan mahasiswa.
Dari sisi perbandingan penindakan, terdapat perkembangan positif pada tujuh jenis pelanggaran yang memiliki kategori sama atau sejenis dengan Operasi Patuh tahun sebelumnya. Jumlah penindakan turun dari 1.640 kasus pada 2025 menjadi 872 kasus pada 2026 atau berkurang sekitar 47 persen.
“Penurunan paling besar terjadi pada pelanggaran tidak menggunakan helm, dari 703 menjadi 261 kasus atau turun 63 persen. Pelanggaran berboncengan lebih dari satu orang turun 64 persen, melawan arus berkurang 37 persen, tidak menggunakan sabuk keselamatan turun 17 persen, serta penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis turun 41 persen,” bebernya lagi.
Namun, dua jenis pelanggaran justru mengalami peningkatan. Penggunaan telepon genggam saat berkendara naik dari lima menjadi enam kasus atau 20 persen, sedangkan pengendara di bawah umur meningkat dari sembilan menjadi 42 kasus atau sekitar 367 persen.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran lalu lintas, terutama yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.
Selain penegakan hukum, Polda Sultra juga memperkuat upaya pencegahan melalui pembenahan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas. Langkah ini merupakan tindak lanjut survei lapangan yang dipimpin Kapolda Sultra bersama instansi terkait untuk mengidentifikasi titik rawan kemacetan dan kecelakaan di Kota Kendari.
Sedikitnya enam titik telah mendapatkan penanganan melalui kolaborasi dengan BPTD Sulawesi Tenggara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Bina Marga Kota Kendari.
Penanganan tersebut meliputi pemasangan traffic light portabel di Simpang Empat Taman Lalu Lintas, penutupan median jalan di depan SD Negeri 2 Kendari, serta pembukaan fasilitas putar balik kendaraan di depan Kantor Kelurahan Lepo-Lepo.
Selanjutnya, dilakukan pengaspalan bahu jalan di Simpang Empat Pasar Baru, penutupan median jalan di Jalan Syekh Yusuf dekat Kopi Daeng, serta pemasangan median jalan dan barier beton di kawasan Simpang Abunawas atau Bebek Sakti.
Rekayasa lalu lintas tersebut ditujukan untuk mengurangi konflik pergerakan kendaraan, memperlancar arus, serta menekan potensi kecelakaan pada titik-titik yang sebelumnya menjadi perhatian.
Ke depan, Kapolda Sultra mendorong penguatan strategi keselamatan melalui tiga pendekatan utama, yakni preemtif, preventif, dan represif.
Pendekatan preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi sejak dini di sekolah, perguruan tinggi, komunitas kendaraan bermotor, serta organisasi masyarakat. Pendekatan preventif diperkuat melalui patroli pada lokasi rawan kecelakaan, pengawasan terhadap pelanggaran berisiko tinggi, serta pembenahan titik rawan kemacetan dan kecelakaan bersama instansi terkait.
Sementara pendekatan represif dilakukan melalui penindakan secara konsisten terhadap pelanggaran prioritas dengan tetap mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, dan pendekatan humanis.
Melalui semangat “POLANTAS BERSAMA MASYARAKAT, POLISI BERSAMA MASYARAKAT” dan gerakan “JAGA BUMI ANOA”, Kapolda menegaskan bahwa kehadiran polisi lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus memberikan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kapolda pun mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar bentuk kepatuhan ketika berlangsung operasi kepolisian.
“Jangan menunggu ada petugas untuk tertib. Jangan menunggu terjadi kecelakaan untuk peduli. Mulailah keselamatan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.”
Ia menegaskan, tujuan utama pelaksanaan operasi bukan memperbanyak penindakan, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara.
Tujuan utama kami bukan memperbanyak penindakan, tetapi mengurangi pelanggaran, mencegah kecelakaan, dan menyelamatkan nyawa manusia.
