Kendari, Berikabar.co – Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, mendorong pemerintah memperkuat pendataan penerima bantuan pangan di Kota Kendari agar penyalurannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Jaelani dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Juli-September 2026 di Kota Kendari, Kamis (10/9/2026).
Jaelani mengatakan, bantuan pangan yang disalurkan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk periode Juli hingga September 2026. Ia berharap alokasi bantuan serupa dapat kembali disalurkan pada November dan Desember mendatang.
“Ini adalah program pemerintah yang di teralokasi untuk bulan Juli sampai September mudah-mudahan untuk alokasi selanjutnya di November Desember itu bisa teralokasi kembali,” ujar Jaelani.
Namun, ia menyoroti persoalan pendataan penerima bantuan yang masih perlu dibenahi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 32.000 masyarakat yang seharusnya masuk dalam penerima bantuan di Kota Kendari, tetapi baru sekitar 27.000 yang terdata sebagai penerima.
“Hanya ada beberapa problem tadi yang ditanyakan oleh warga karena soal pendataan, saya akan menyuarakan ini mendorong biar alokasi pendataan khususnya di Kota Kendari yang menurut dinas sosial tadi ada kurang lebih 32.000 tapi yang menerima itu baru sekitaran 27.000,” katanya.
Menurut Jaelani, persoalan data menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian agar bantuan pemerintah tidak hanya tersalurkan, tetapi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap pendampingan dan koordinasi yang dilakukan ke depan dapat memperbaiki basis data penerima bantuan pangan di Kota Kendari.
“Mudah-mudahan dengan pendampingan kita ke depan alokasi bantuan pangan ini bisa lebih by data terus yang kemudian tepat sasan dan tentu bermanfaat,” ujarnya.
Jaelani menegaskan, bantuan pangan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat. Namun, bantuan tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang namanya bantuan pangan ini adalah bentuk kehadiran negara itu satu ya tetapi ini sebetulnya stimulan yang tidak diorientasikan untuk kesejahteraan maksudnya adalah bantuan pangan ini hanya stimulus yang paling penting adalah menstimulasi bantuan-bantuan yang lain biar masyarakat bisa lebih secara ekonomi,” kata Jaelani.
Karena itu, ia mendorong agar bantuan sosial juga diikuti dengan berbagai program pemberdayaan yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi produktif lainnya.
“Misalnya penguatan UMKM maupun penguatan sektor-sektor yang lain dalam aktivitas bermasyarakat ini,” pungkasnya.
Dengan demikian, penyaluran bantuan pangan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Kendari.
