Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan dan implementasi nilai ekonomi karbon guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon serta memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.
Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim sekaligus pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik global.
Rangkaian kegiatan LCAW 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, para duta besar, serta perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.
Dalam kesempatan tersebut, Friderica menghadiri berbagai forum internasional seperti The Net Zero Delivery Summit, Roundtable Discussion bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga global.
Di hadapan regulator, investor, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, dan mitra internasional, OJK menekankan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.
“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” kata Friderica.
Ia menilai tantangan utama Indonesia bukan sekadar menyediakan modal, melainkan memastikan pembiayaan mengalir ke proyek-proyek yang kredibel, layak dibiayai, dan memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Menurut Friderica, pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20 yang harus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat industrialisasi sambil memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Perkuat Ekosistem Pembiayaan Transisi
Dalam sesi Transition Finance Panel – Country-level Perspectives pada The Net Zero Delivery Summit yang diselenggarakan The City of London Corporation, OJK menegaskan bahwa pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.
Untuk mendukung hal tersebut, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan.
Friderica menegaskan bahwa TKBI menjadi acuan penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara lebih terarah dan meminimalkan risiko greenwashing.
“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.
Selain penguatan regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui platform Satu Karsa yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam.
Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru.
“Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi,” ujar Friderica.
Perkuat Integritas Bursa Karbon
Dalam sesi Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia, OJK menegaskan bahwa bursa karbon merupakan bagian penting dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia dan mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
OJK juga menegaskan perannya dalam memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon dan integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar.
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar.
“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” kata Friderica.
Perkuat Kolaborasi Internasional
Selain menjadi pembicara di berbagai forum internasional, OJK juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra strategis global untuk membahas pengembangan keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, serta penguatan stabilitas sistem keuangan.
OJK turut berdiskusi dengan LSE melalui CETEx mengenai penguatan sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan guna mempercepat pembiayaan proyek-proyek transisi yang layak dibiayai dan menarik bagi investor.
Lebih lanjut, OJK menjadi pembicara dalam Joint Dialogue yang diselenggarakan The Network for Greening the Financial System (NGFS) dan The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) bertema Scaling Credible Transition Finance: Bridging Markets and Policy through Sustainable Pathways.
OJK berpandangan kerja sama internasional menjadi faktor penting agar standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang, pengembangan data dan metodologi, serta peningkatan kapasitas regulator dan pelaku pasar.
