Jakarta, Berikabar.co — Karakteristik ancaman terhadap keamanan nasional kini telah mengalami pergeseran radikal. Ancaman destruktif tidak lagi selalu menampakkan diri dalam bentuk fisik yang mudah diidentifikasi, melainkan mampu menyusup secara senyap melalui algoritma ruang digital, interaksi sosial, penetrasi budaya visual, hingga infiltrasi informasi yang mendoktrin cara berpikir seseorang secara repetitif.
Transformasi taktik teror tersebut dibedah secara komprehensif melalui peluncuran buku bertajuk “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital”. Buku ini merupakan buah pemikiran kolaboratif dari tiga perwira tinggi, yakni Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.; Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H.; dan Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K. Agenda bedah buku ilmiah ini diselenggarakan di sela-sela rangkaian Rakernis Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Karya literatur ini menawarkan sudut pandang yang segar dan berbeda. Jika studi radikal-terorisme konvensional kerap bertumpu pada pemetaan jaringan organisasi dan aksi teror kasat mata, “Gamifikasi Kekerasan” justru menelisik area yang kerap diabaikan publik: proses inkubasi ancaman, fase inkulturasi, hingga proses metamorfosis paham ekstrem di dalam ekosistem digital yang bergerak super cepat.
Mengkombinasikan instrumen multidisiplin ilmu—mulai dari doktrin keamanan, psikologi massa, konstruksi hukum, teknologi digital, edukasi, hingga perlindungan anak—buku ini berikhtiar memformulasikan jawaban atas pertanyaan krusial mengenai ketepatan negara dan masyarakat dalam mendeteksi serta mengeliminasi ancaman sebelum mewujud jadi aksi nyata.
Dalam ulasannya, Wakapolri mengingatkan jajaran kepolisian dan instansi terkait bahwa evolusi ancaman ini wajib diimbangi dengan perombakan paradigma berpikir serta pembaruan strategi penangkalan yang adaptif.
“Ancaman saat ini bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan lama. Karena itu, kita perlu membangun kemampuan membaca gejala lebih awal, memperkuat pencegahan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat,” ujar Wakapolri.
Menurut Wakapolri, gerakan ekstremisme modern kini memiliki sifat yang sangat cair, lepas dari sekat-sekat struktur formal organisasi, serta secara masif memanfaatkan jejaring ruang siber global yang mustahil dipetakan jika hanya mengandalkan pendekatan taktis konvensional.
Sebab itu, formula proteksi yang ditawarkan buku ini bertumpu pada penguatan sistem deteksi dini (early warning system), akselerasi literasi digital publik, perlindungan klaster anak, optimalisasi peran lembaga pendidikan dan keluarga, serta penguatan kolaborasi lintas sektoral demi membangun ketahanan nasional jangka panjang.
Kajian dalam buku ini kian tajam berkat adanya sumbangsih analisis kritis dari para penanggap lintas disiplin ilmu, yakni Dr. Zora Arfina Sukabdi, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Dra. Adityana Kasandra Putranto, dan Dr. Ismail Fahmi, yang memperkuat konstruksi dari aspek psikologi forensik, kepastian hukum, perlindungan sosial, hingga analisis dinamika data digital.
Sebagai bentuk legitimasi akademik dan hukum, dalam kesempatan tersebut para penulis juga secara resmi menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. Penghargaan ini menjadi pengakuan formal atas kontribusi krusial pemikiran para penulis terhadap literatur keamanan dan pencegahan ekstremisme di tanah air.
Menutup pidato pemaparannya, Wakapolri kembali mempertegas prinsip dasar yang menjadi benang merah sekaligus doktrin utama dari buku setebal ratusan halaman tersebut.
“Negara tidak boleh hanya hadir saat ancaman sudah membesar. Pencegahan harus datang lebih awal, sementara penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan secara terukur,” pungkas Wakapolri secara lugas.
