Kendari, Berikabar.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi serius terhadap penguatan pelayanan publik, penyelamatan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah di Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (07/05/26).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini mengusung tiga misi strategis bagi pemerintah daerah di Bumi Anoa.
“Kalau bicara temanya memang pelayanan publik bidang pertanahan, tetapi sebenarnya ada tiga hal utama. Pertama pelayanan publik itu sendiri, kedua penyelesaian aset bermasalah, dan terakhir bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Edi menyoroti bahwa persoalan aset bermasalah di level provinsi maupun kabupaten/kota di Sultra masih menjadi tantangan besar yang belum tuntas. Meski demikian, pihaknya terus berupaya melakukan mediasi dan supervisi. “Aset bermasalah yang dibayar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara ini cukup banyak yang masih belum selesai sampai hari ini. Alhamdulillah satu per satu coba kita urai dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” katanya.
Selain masalah aset, KPK mendorong kepala daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat adanya tren penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Edi, kreativitas dalam menggali potensi pendapatan sangat penting untuk membentengi daerah dari praktik korupsi.
Di sisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut memperkuat komitmen ini melalui transformasi layanan. Staff Ahli Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sembilan program strategis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Semua ini semata-mata untuk peningkatan kualitas layanan kita. Pak Menteri menginisiasi transformasi layanan dan kami semua menindaklanjutinya melalui sembilan program yang sudah disusun,” jelas Andi Tenri Abeng.
Menanggapi arahan pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi rencana kerja yang telah disepakati. Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Muhammad Fadlansyah, menegaskan bahwa Pemprov akan segera mengambil langkah nyata di lapangan.
“Kami komitmen terhadap apa yang sudah dituangkan karena semuanya telah direncanakan bersama. Semua itu akan segera kami tindak lanjuti,” tegas Muhammad Fadlansyah.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola aset dan peningkatan kemandirian ekonomi daerah di Sulawesi Tenggara melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
