Kendari, Berikabar.co – Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada awal tahun 2026 menunjukkan tren positif, dimana Pendapata Asli Daerah (PAD) hingga akhir Maret 2026 menunjukkan realisasi yang telah mencapai Rp326,47 miliar atau 23,49 persen dari target tahunan sebesar Rp1,389 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Sultra, La Ode Mahbub mengatakan capaian ini dinilai menjadi sinyal awal yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengejar target pendapatan sepanjang tahun ini. Namun, masih ada sejumlah komponen pendapatan yang belum terinput dalam sistem, termasuk pajak rokok senilai sekitar Rp48 miliar.
“Realisasi saat ini sudah mencapai Rp326,4 miliar lebih, namun belum termasuk pajak rokok yang belum masuk dalam rekap. Jadi angkanya masih bisa bertambah,” katanya.
Dari sisi sumber pendapatan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp203,434 miliar. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencatatkan Rp52,153 miliar, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp45,711 miliar.
Adapun dari segi persentase capaian, Pajak Air Permukaan (PAP) mencatat kinerja tertinggi. Dari target Rp9,5 miliar, realisasinya telah mencapai Rp5,6 miliar atau 59,03 persen.
Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada konsumsi bahan bakar, Bapenda tetap optimistis tren positif ini akan berlanjut pada triwulan berikutnya.
“Kami optimis capaian PAD akan terus meningkat di triwulan kedua meskipun ada tantangan efisiensi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa secara tahunan (year-on-year), kinerja PAD Sultra mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah mulai memberikan hasil nyata.
Lebih jauh, Mahbub menilai PAD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur. Dengan capaian awal yang telah melampaui 20 persen, pemerintah daerah optimistis target PAD tahun 2026 dapat tercapai.
“Ini menjadi indikator positif bahwa upaya mendorong kemandirian fiskal daerah berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (Adv)
