Kendari, Berikabar.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte, menyoroti pentingnya perluasan infrastruktur distribusi pangan guna mempermudah akses pelayanan masyarakat di pelosok Bumi Anoa. Hal ini disampaikan usai dirinya menerima masukan dari pihak Bulog Sultra mengenai kendala operasional di lapangan, Senin (4/5/2026).
Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Sultra, Umar Bonte mengungkapkan adanya tantangan terkait ketersediaan stok gudang di beberapa wilayah strategis, salah satunya di Kabupaten Konawe Kepulauan. Menurutnya, ketersediaan gudang lokal sangat krusial untuk memperpendek jalur distribusi dan memastikan harga pangan tetap stabil.
“Saya kira saya sudah mendapatkan masukan juga dari pihak Bulog tadi bahwa untuk mempermudah pelayanan memang mereka masih mengalami kekurangan stok gudang terutama di beberapa wilayah,” ujar Umar Bonte.
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan gudang baru di daerah kepulauan adalah ketersediaan lahan. Umar Bonte berjanji akan segera membangun komunikasi dengan kepala daerah setempat agar pihak Bulog mendapatkan kemudahan akses dalam pengadaan lokasi pembangunan fasilitas pangan tersebut.
“Saya juga tadi berdiskusi bahwa ternyata ada kekurangan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Saya kira saya juga akan mencoba menghubungi Bupati agar bisa berdiskusi dengan Bulog untuk menyiapkan lahan, karena yang sulit itu adalah memang lahan untuk kita membangun gudang,” tegasnya.
Lebih lanjut, senator asal Sultra ini menekankan bahwa pembangunan gudang tersebut sepenuhnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat daerah, terutama dalam hal kemudahan akses pangan. Ia meminta agar pemerintah daerah bersikap proaktif dalam menjalin kerja sama dengan Bulog.
“Seandainya pemerintah daerah di sana memberikan kemudahan untuk membuka akses untuk membangun gudang di sana, saya kira manfaatnya juga buat masyarakat di sana,” tambahnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan pesan kuat mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat melalui instansi terkait dengan pemerintah daerah demi mewujudkan kedaulatan pangan yang merata hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
