Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Friderica, pengembangan ekonomi daerah memerlukan sinergi kuat antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, serta berbagai kementerian dan lembaga teknis yang berkaitan langsung dengan sektor riil.
“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menyurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya. Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera,” kata Friderica.
KNPED 2026 dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti.
Sejumlah kepala daerah juga hadir dalam forum tersebut, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay.
Program Pengembangan Ekonomi Daerah Terus Diperluas
Friderica menjelaskan, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berfokus pada optimalisasi potensi ekonomi unggulan di berbagai wilayah melalui kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Hingga kini, program tersebut telah diimplementasikan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif, termasuk di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan Program PED diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi yang nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang bisa membangun ekosistem program prioritas di daerahnya,” kata Hernawan.
Pemerintah Dorong Daerah Jadi Sumber Pertumbuhan Baru
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi regional.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senantiasa digenjot dan diharapkan dapat mendorong perekonomian di daerah. Pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri semikonduktor di daerah, proses hilirisasi, serta mempersiapkan SDM yang andal,” kata Airlangga.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai sektor jasa keuangan memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang selalu ingin mengkonsolidasikan semua tugas sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, kemudian membangun akselerasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini menjadi tanggung jawab kita semua supaya pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Misbakhun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan ekonomi yang kuat. Ekonomi daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran daerah yang besar tetapi bagaimana daerah mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Pertumbuhan tidak dimulai dari angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai rumah tangga,” kata Juda.
Fokus pada Komoditas Unggulan dan Ekonomi Kreatif
Dalam implementasinya, Program PED diawali dengan pemetaan potensi ekonomi unggulan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dilanjutkan dengan pembangunan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas pembiayaan, serta pemanfaatan produk keuangan untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan.
Di Sumatera Selatan, program difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi dari hulu hingga hilir. Produksi kopi Indonesia pada 2025 mencapai 832,7 ribu ton dan berpotensi meningkat hingga 1,2 juta ton per tahun melalui optimalisasi produktivitas lahan serta penguatan industri olahan kopi dengan valuasi mencapai Rp129 triliun.
Di Jawa Timur, PED diarahkan untuk memperkuat ekosistem susu sapi perah yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp49,5 triliun melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pembiayaan.
Sementara di Jawa Tengah, program mendukung pengembangan komoditas padi, jagung, dan rajungan sebagai bagian dari sektor pangan yang memiliki potensi ekonomi hingga Rp1.684 triliun.
Adapun di Jakarta, pengembangan ekonomi kreatif menjadi fokus utama, khususnya sektor film dan industri konten kreatif yang diproyeksikan memiliki nilai ekonomi mencapai Rp2.130 triliun pada 2029.
OJK menegaskan akan terus memperluas implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah ke berbagai wilayah Indonesia guna mendukung agenda pembangunan nasional berbasis penguatan rantai nilai ekonomi daerah sebagai sumber pertumbuhan baru.
