Muna Barat, Berikabar.co — Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Kabupaten Muna Barat dan menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Kantor BPK Sultra.
“Alhamdulillah, Muna Barat kembali mendapatkan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut,” ujar Darwin.
Menurutnya, raihan tersebut menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Darwin menegaskan, sejak awal masa kepemimpinannya, penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Ia mengaku melakukan pengawasan langsung terhadap arus keluar masuk anggaran, khususnya pada akhir tahun anggaran 2025.
“Kami melakukan kontrol langsung terhadap keluar masuknya anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran 2025. Alhamdulillah, kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit,” katanya.
Selain tidak mengalami defisit, Pemkab Muna Barat juga masih memiliki sisa lebih penggunaan anggaran meski dalam jumlah terbatas. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan pengelolaan fiskal daerah yang tetap terjaga di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Darwin menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperkuat manajemen keuangan dan disiplin administrasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.
“Saya selalu sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD agar betul-betul menjaga tata kelola keuangan. Dokumen pertanggungjawaban itu penting dan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga harus sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia berharap capaian opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan selama masa kepemimpinannya dalam empat tahun ke depan, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan.
