Kolaka, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Kolaka pada Selasa (5/5/2026). Dalam forum strategis tersebut, Gubernur menegaskan bahwa arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 harus bertumpu pada kolaborasi lintas pemerintahan dan sinergi kebijakan yang kuat.
Ia menekankan bahwa pola perencanaan pembangunan yang bersifat parsial dan sektoral harus segera ditinggalkan. Sebaliknya, integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program kerja lebih tepat sasaran. Menurutnya, pendekatan kolaboratif ini merupakan kunci utama untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sultra.
Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka secara khusus menyoroti tantangan ketimpangan antara wilayah kepulauan dan daratan. Ia memaparkan pembagian fokus prioritas sebagai berikut:
. Wilayah Kepulauan: Difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan konektivitas antar-pulau.
. Wilayah Daratan: Diprioritaskan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih dan UMKM guna menghubungkan pelaku usaha lokal dengan kawasan industri.
Terkait indikator ekonomi, Sulawesi Tenggara menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,70 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Tren positif juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik menjadi 74,25, serta tingkat pengangguran terbuka yang tercatat sebesar 3,33 persen atau salah satu yang terendah secara nasional.
Meski demikian, Ia mengingatkan bahwa angka kemiskinan yang masih berada pada 10,14 persen tetap menjadi tantangan serius. Selain itu, pengelolaan fiskal daerah perlu mendapat perhatian khusus mengingat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat dan besarnya beban belanja operasional.
Andi Sumangerukka menginstruksikan jajarannya untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran belanja berdampak langsung pada pelayanan publik. Pengelolaan anggaran yang efektif dan berkeadilan diharapkan dapat terus memperbaiki Gini Ratio dan menurunkan angka kemiskinan secara sistematis demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Sulawesi Tenggara.
