Jakarta, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), bersama Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (11/5/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda penguatan pertahanan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra didampingi oleh Wakil Panglima Kopassus, Mayjen TNI Ferdial Lubis. Rombongan diterima langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, guna membahas status dan pemanfaatan lahan potensial di Sulawesi Tenggara bagi kepentingan pertahanan dan pertumbuhan wilayah.
“Salah satu agenda pembahasan terkait dengan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT. Kapas Indah Indonesia,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.
Lahan yang menjadi fokus pembahasan tersebut merupakan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik anak perusahaan BUMN PT Berdikari, yang masa berlakunya telah berakhir sejak 31 Desember 2019. Lahan seluas kurang lebih 2.393 hektar tersebut dinilai sangat representatif untuk mendukung infrastruktur militer sekaligus mendorong pengembangan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Sebagai bentuk fasilitasi, Pemerintah Provinsi Sultra terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proses transisi dan pemanfaatan lahan ini berjalan mulus. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah yang proaktif melakukan konsultasi agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.
“Pak Menteri memberikan beberapa masukan terkait pemanfaatan lahan tersebut, agar semuanya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya beliau siap mendukung,” tambah Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sultra memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan teknis terkait rencana ini akan dilakukan secara transparan. Gubernur menekankan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah saat ini senantiasa mengedepankan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Melalui pembangunan Mako Grup 5 Kopassus ini, diharapkan tidak hanya kekuatan pertahanan di wilayah Sulawesi Tenggara yang meningkat, tetapi juga munculnya efek domino bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.
