Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Sultra, Hugua terus memacu percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sektor infrastruktur permukiman.
Salah satu program unggulan yang menjadi garda terdepan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan fokus utama menyasar permukiman pesisir dan kampung nelayan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak mengatakan, program ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mengentaskan kemiskinan di Bumi Anoa.
Berbeda dengan proyek konstruksi biasa, BSPS mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, konsultan, dan masyarakat. Target utamanya adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
“Indikator rumah tidak layak ini dilihat dari kondisi sanitasi, dinding, hingga lantai yang belum semen. Kami memberikan bantuan senilai Rp50 juta per unit rumah,” kata Effendi.
Menurutnya, anggaran program RTLH senilai Rp25 miliar bersumber dari APBD 2026. Anggaran tersebut dialokasikan secara transparan untuk bahan bangunan atau pengadaan material dilakukan melalui proses lelang toko untuk memastikan harga termurah dan kualitas terbaik.
“Rp7,5 juta dari Rp50 juta dialokasikan untuk upah tukang untuk mendukung biaya pengerjaan,” ujar Effendi.
Belajar dari evaluasi 2025 lalu di mana bantuan diberikan secara tersebar ke 17 kabupaten kota di Sultra, namun tidak tuntas secara kawasan, tahun ini Dinas Perumahan Rakyat melakukan pendekatan yang lebih terfokus.
“Tahun lalu semua kabupaten dapat, tapi lokasinya terpencar-pencar. Akibatnya ada tetangga yang dapat, ada yang tidak. Sekarang kita arahkan per kelurahan agar lebih tuntas,” beber Effendi.
Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan usulan bupati yang menunjuk daerah prioritas di wilayah masing-masing, setiap kabupaten mendapatkan kuota 40 rumah.
Menurutnya, saat ini 10 kabupaten yang mendapatkan BSPS, lima daratan dan lima kepulauan. Untuk wilayah daratan mencakup Konawe, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), dan Konawe Selatan (Konsel). Sementara wilayah kepulauan yakni Wakatobi, Buton Selatan (Busel), Buton Utara (Butur), Muna, dan Muna Barat (Mubar).
“Yang sudah selesai suerveinya rata-rata di daratan yakni di Konawe, Bombana, Kolaka, dan Kolut, satu di Wakatobi. Status dari target perencanaan sebagian besar telah berjalan dan tim lapangan sedang melakukan monitoring intensif,” tutur Effendi.
Selain rumah tinggal, pemerintah juga fokus pada penataan kawasan nelayan kumuh menggunakan dana APBD. Penataan ini bersifat komprehensif, tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga infrastruktur pendukungnya.
“Kita bangun jalan lingkungan, drainase, hingga akses air bersih. Tujuannya agar kawasan tersebut sehat dan layak huni,” tambah Martin. Bahkan, maket penataan kawasan untuk wilayah Bombana telah disiapkan sebagai percontohan yang ditampilkan di pameran HUT Sultra ke-62 tahun pada 24-27 April 2026 di eks MTQ Kendari.
Program di Sultra ini juga bersinergi dengan program nasional 3 Juta Ruma yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Masyarakat memiliki dua pilihan akses hunian layak yakni lewat BSPS dan KPR Subsidi. Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau sudah tapi tidak layak huni, pemerintah bekerja sama dengan pengembang yang terdaftar di asosiasi seperti REI. Salah satu contoh nyata adalah perumahan Perumnas di Kendari, di mana masyarakat cukup membayar uang muka (DP) sebesar Rp500 ribu untuk mendapatkan rumah tipe 36,” Effendi menambahkan.
Melalui integrasi program pusat dan daerah ini, diharapkan angka kemiskinan di Sultra terus merosot seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang sehat dan bermartabat. (Adv)
