Kendari, Berikabar.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen memperkuat layanan informasi publik yang terbuka dan proaktif sebagai strategi utama menarik minat investor. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Sinergitas Komisi Informasi Sultra bersama PPID Utama dan Pembantu se-Sultra yang digelar di Hotel Zahrah Syariah Kendari, Selasa (14/4/2026).
Mengusung tema “Sinergi dalam Harmoni Menuju Sultra yang Informatif”, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, menekankan bahwa transparansi bukan lagi sekadar gugur kewajiban administratif, melainkan instrumen vital dalam membangun citra daerah di mata dunia usaha.
“Transparansi informasi sangat berpengaruh terhadap banyak sektor, terutama investasi. Daerah dengan keterbukaan informasi yang baik akan lebih dipercaya karena masyarakat dan investor memiliki akses yang jelas terhadap informasi,” ujar Asrun Lio saat membuka acara secara resmi.
Namun, keterbukaan informasi di Sultra masih menghadapi tantangan. Asrun mengungkapkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sultra tahun 2025 berada pada kategori sedang dengan nilai 65,18. Penurunan nilai dari tahun sebelumnya menjadi alarm bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan pembenahan sistem layanan secara konsisten.
Salah satu fokus utama pembenahan adalah digitalisasi layanan. Meski seluruh OPD saat ini telah memiliki website, Asrun memberikan instruksi tegas agar platform tersebut tidak dibiarkan kosong tanpa pembaruan data.
“Jangan hanya menyediakan ruang informasi, tetapi harus diisi dan terus diperbarui,” tegas Sekda Sultra.
Selain infrastruktur digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi PPID dan peningkatan literasi masyarakat terhadap hak informasi menjadi langkah strategis lainnya. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menerima data, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menegaskan peran lembaganya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal hak publik. Ia mendorong badan publik untuk lebih agresif dalam menyediakan data yang dibutuhkan masyarakat.
“Melalui berbagai program yang dijalankan, kami berkomitmen memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal. Kami juga mendorong badan publik untuk lebih proaktif dalam membuka akses informasi,” kata Hasmansyah.
Melalui sinergi antara Komisi Informasi dan PPID di seluruh wilayah Sultra, pemerintah berharap iklim investasi akan semakin sehat seiring dengan meningkatnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
