Kendari, Berikabar.co – Jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara resmi menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) tahun 2026 di Aula Dachara, Kamis (26/2/2026). Mengusung tema strategi pengamanan dan penyuksesan rencana kerja pemerintah tahun 2026, pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung selama dua hari ini menjadi pijakan krusial bagi kepolisian dalam menghadapi dinamika keamanan dan ekonomi di Bumi Anoa.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan serta dihadiri seluruh Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran. Tak hanya internal Polri, Rapim ini turut dihadiri tokoh kunci Forkopimda Sultra, termasuk perwakilan Sekretaris Daerah, Danrem 143/Halu Oleo, hingga pimpinan instansi vertikal lainnya.
Dalam arahannya, Kapolda Sultra menekankan bahwa Rapim ini merupakan langkah konkret kepolisian daerah dalam mengadopsi hasil Rapim Polri di tingkat pusat. Ia menegaskan posisi Polri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
“Polda Sultra siap hadir di garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mendukung penuh program pemerintah,” tegasnya.
Merujuk pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Irjen Pol Didik Agung menginstruksikan seluruh jajaran untuk tampil sebagai institusi yang solid dan profesional. Fokus utama tahun ini mencakup pendampingan kebijakan pemerintah yang berorientasi rakyat, mulai dari percepatan infrastruktur hingga stabilitas pasar.
Secara khusus, menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kapolda Sultra memberikan mandat kepada Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Hal ini krusial untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok dan menjamin distribusi kebutuhan masyarakat tetap lancar menjelang momentum Idulfitri yang segera tiba.
Melalui konsolidasi ini, Polda Sultra berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektoral agar penegakan hukum berjalan efektif dan adaptif. Harapan besarnya, stabilitas kamtibmas yang terjaga akan menjadi fondasi utama dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2026.
