Kendari, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), menekankan bahwa penguatan e-government dan transformasi digital kini menjadi fondasi krusial bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan publik.
Hal tersebut ditegaskan ASR saat membuka Simposium Nasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) 2026 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa (10/2/2026). Perhelatan ilmiah yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa ilmu pemerintahan dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka menyoroti peran strategis forum akademik sebagai wadah pemikiran ilmiah yang dapat mendukung perbaikan sistem birokrasi melalui inovasi teknologi.
“Kegiatan ini diharapkan dapat berkesinambungan dan melahirkan ide-ide konstruktif yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital,” ujar Andi Sumangerukka.
Ia juga menambahkan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia kampus merupakan elemen kunci dalam melahirkan kebijakan publik yang berbasis riset dan aplikatif.
Senada dengan hal tersebut, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari, Patta Hindi Asis, menyatakan bahwa simposium ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan inovasi kebijakan yang relevan bagi daerah, khususnya di wilayah Sulawesi.
“Semoga kegiatan ini bisa menjadi rujukan inovasi bagi asosiasi ilmu pemerintahan untuk melahirkan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi. Banyak peneliti yang fokus pada kebijakan publik dan e-government yang hasilnya bisa diimplementasikan,” katanya.
Patta menjelaskan bahwa agenda rutin AIPPTM ini penting untuk mempertemukan perspektif akademik dengan tantangan nyata yang dihadapi birokrasi saat ini. Rangkaian diskusi ilmiah selama kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi pemerintahan digital di Indonesia.
