Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah maju dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi. Menutup tahun 2025, Dinas Kominfo resmi memperkenalkan inovasi Buku Tamu Digital yang diproyeksikan mulai beroperasi serentak di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan pada awal 2026.
Transformasi ini dilakukan untuk menggantikan sistem pencatatan manual yang dianggap sudah tidak relevan di era digital. Selain faktor efisiensi, penggunaan sistem berbasis aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi kertas (ramah lingkungan) dan mempermudah pengarsipan data kunjungan secara akurat.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menyatakan bahwa peralihan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah kota dalam memodernisasi layanan publik.
“Buku tamu digital ini bukan sekadar mengganti buku manual, tetapi menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Kami ingin seluruh OPD, kecamatan, dan lurahan terbiasa dengan sistem digital yang terintegrasi,” ujar Sahuriyanto.
Implementasi teknis dari sistem ini dikawal langsung oleh Bidang E-Government. Kepala Bidang E-Government Kominfo Kendari, Hery, menjelaskan bahwa transisi ini adalah keharusan di tengah tuntutan digitalisasi yang semakin masif.
“Masih menggunakan buku, apalagi di zaman digitalisasi ini, memang kita diperhadapkan dengan tugas-tugas melalui implementasi digitalisasi. Makanya di penghujung akhir tahun 2025 ini kami membuat inovasi Buku Tamu Digital yang akan dipergunakan oleh seluruh OPD, 11 kecamatan, dan 65 lurahan,” ungkap Hery.
Secara teknis, Buku Tamu Digital ini sangat praktis bagi masyarakat. Setiap pengunjung yang datang ke kantor pemerintahan cukup memindai QR Code (barcode) yang tersedia menggunakan ponsel pintar. Setelah mengisi identitas dan tujuan kedatangan, sistem akan merekam data secara real-time, termasuk fitur pengambilan foto wajah pengunjung untuk memastikan validitas data tamu.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan profesionalisme pelayanan di tingkat kelurahan hingga balai kota, tetapi juga menciptakan basis data kunjungan yang transparan dan mudah dievaluasi oleh pimpinan daerah.
