Konawe Selatan, Berikabar.co – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dan verifikasi implementasi layanan panggilan darurat Call Center 112. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), PT. TRADA, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe Selatan, serta Dinas Kominfo Kota Kendari yang bertindak sebagai pendamping teknis. Kegiatan ini berlangsung di Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan pada Selasa (9/9/2025).
FGD ini menjadi langkah penting menjelang peluncuran resmi layanan 112 di Konawe Selatan, yang rencananya akan dilakukan pada awal Oktober 2025. Dengan peluncuran ini, Konawe Selatan akan menjadi salah satu kabupaten percontohan di Sulawesi Tenggara dalam penyediaan layanan panggilan darurat.
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agung Setyo Utomo, PIC Layanan 112 dari Komdigi RI, yang menjelaskan kebijakan nasional. Narasumber kedua adalah Hery, S.Si., M.Si., Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo Kota Kendari, yang berbagi pengalaman sukses dalam mengelola layanan 112 di Kota Kendari.
Dalam paparannya, Agung menegaskan bahwa layanan 112 adalah amanat dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016, yang menetapkan 112 sebagai nomor tunggal kedaruratan nasional. Layanan ini wajib terintegrasi dengan berbagai instansi, seperti Polri, Basarnas, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.
“Layanan 112 bukan hanya soal teknologi, tapi juga koordinasi lintas lembaga agar masyarakat mendapat respon cepat di situasi darurat,” jelasnya.
Sementara itu, Hery memaparkan pengalaman Kota Kendari yang telah lebih dulu mengimplementasikan layanan ini. Ia menjelaskan proses integrasi lintas instansi, edukasi publik, dan penguatan sistem dispatcher berbasis GPS. Menurutnya, tantangan terbesar adalah prank call atau panggilan iseng yang sempat mencapai 33 persen dari total laporan.
“Melalui sosialisasi masif dan sistem penyaringan, prank call bisa ditekan sehingga layanan lebih efektif membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” terang Hery.
