Jakarta, Berikabar.co — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, memimpin pertemuan bersama para bupati dan walikota se-Sultra dalam audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang berlangsung di Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis malam.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan strategi percepatan pembangunan perumahan di Sulawesi Tenggara guna mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah tingginya backlog atau kekurangan rumah di wilayah tersebut, khususnya di daerah pesisir.
Gubernur Andi menyampaikan secara langsung kondisi perumahan di Sultra yang masih memprihatinkan, terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir. Ia menegaskan bahwa hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin masa depan yang lebih baik.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegasnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, merespons positif paparan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Indonesia secara nasional masih menghadapi backlog perumahan sebesar tiga juta unit, dan solusi konkret perlu ditempuh dengan melibatkan berbagai pihak di luar anggaran negara.
Menurutnya, potensi kontribusi dari sektor swasta, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), bisa menjadi jawaban. Ia mencontohkan perusahaan seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang telah sukses membangun ribuan rumah melalui CSR mereka.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujarnya.
Selain CSR, Kementerian PUPR juga mendorong sinergi dengan lembaga perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP TAPERA untuk memperluas akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga ringan sebesar 5%.
Perwakilan BP TAPERA, Heru Nugroho, turut memaparkan pemanfaatan platform Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id) untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi rumah secara digital.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru.
Audiensi ini menjadi langkah awal konkret Pemprov Sultra dalam mendorong pembangunan hunian yang layak dan terjangkau, dengan menggandeng berbagai pihak demi mengatasi masalah perumahan secara sistemik dan berkelanjutan.
