Kendari, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam memastikan penerapan jaminan fidusia berjalan sesuai hukum. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga stabilitas lembaga pembiayaan di Indonesia. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih sehat dan berintegritas.
Dalam upaya memantapkan strategi pengawasan ini, OJK baru-baru ini menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) yang melibatkan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dan Notaris Sudirman. Diskusi tersebut secara khusus mengulas strategi hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2021.
FGD ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas jaminan fidusia sebagai fondasi keberlangsungan usaha pembiayaan. Para peserta mendalami berbagai aspek hukum dan praktik terbaik dalam implementasi jaminan fidusia, mengingat pentingnya instrumen ini dalam transaksi pembiayaan.
Diskusi dalam FGD tersebut secara tegas menekankan pentingnya mitigasi risiko, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam setiap perjanjian pembiayaan. Prinsip-prinsip ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi secara optimal dan stabilitas lembaga pembiayaan tetap terjaga dari berbagai potensi masalah.
Aspek perlindungan konsumen menjadi perhatian utama OJK. Salah satu landasan hukum yang digarisbawahi adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 46 Tahun 2024. Regulasi ini mewajibkan setiap perjanjian pembiayaan disusun secara tertulis dengan mencakup informasi esensial yang komprehensif.
Informasi esensial yang dimaksud meliputi jenis usaha, metode pembiayaan, jumlah piutang, skema angsuran, tenor, serta tingkat suku bunga. Adanya rincian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan penuh kepada konsumen dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
OJK juga menegaskan urgensi manajemen risiko yang efektif melalui beragam instrumen seperti asuransi dan penjaminan. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia secara resmi menjadi elemen penting dalam upaya mitigasi risiko, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
Pengawasan OJK juga menyentuh aspek etika dalam proses penagihan. OJK menekankan bahwa proses penagihan harus dilakukan secara etis dan hanya oleh tenaga yang telah memiliki sertifikasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik penagihan yang merugikan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui seluruh kegiatan ini, OJK secara konsisten mendorong seluruh pelaku industri pembiayaan untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam POJK Nomor 46 Tahun 2024 secara konsisten. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan menuju ekosistem pembiayaan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan mewujudkan industri pembiayaan nasional yang semakin sehat, berintegritas, dan terpercaya.
