Jakarta, Berikabar.co – Di balik peningkatan angka literasi dan inklusi keuangan secara nasional yang diumumkan oleh OJK dan BPS, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan di kalangan kelompok masyarakat tertentu.
“Hasil SNLIK memberikan kami peta yang jelas mengenai segmen-segmen yang masih tertinggal,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif OJK. “Ini menjadi dasar bagi program prioritas kami ke depan.”
Dari hasil survei, perempuan, penduduk perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, serta mereka yang berpendidikan rendah (maksimal SMP) tercatat memiliki indeks literasi dan inklusi di bawah rata-rata nasional. Kelompok tidak atau belum bekerja, petani, nelayan, dan ibu rumah tangga juga berada dalam kategori rendah dalam dua indeks tersebut.
Misalnya, dalam Metode Keberlanjutan, indeks inklusi di perdesaan hanya 75,70% dibandingkan 83,61% di perkotaan. Begitu pula untuk kelompok tidak/belum sekolah, indeks literasi hanya 43,20%, jauh tertinggal dari kelompok lulusan perguruan tinggi yang mencapai 90,63%.
OJK menekankan bahwa hasil ini menjadi pijakan untuk memperluas kegiatan edukasi dan akses keuangan di kelompok-kelompok tersebut. Program-program strategis seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan diperkuat.
Fokus peningkatan literasi dan inklusi, baik konvensional maupun syariah, juga tertuang dalam sejumlah rencana nasional, seperti Peta Jalan Pengawasan Perilaku PUJK 2023–2027, RPJMN 2025–2029, serta RPJPN 2025–2045.
