Topang Daya Beli Masyarakat di Masa Pandemi, Pemerintah Salurkan BLT Dana Desa

oleh -120 Dilihat
Screenshot cuplikan saat dialog media center KPCPEN

Jakarta, Berikabar.id Guna menopang daya beli masyarakat Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), yang merupakan salah satu program Perlindungan Sosial dan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi.

Dalam Dialog Media Center KPCPEN,Budi Arie Setiadi selaku Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menyatakan, kebijakan BLT dana desa berperan sebagai jaring pengaman sosial di masa pandemi, untuk menopang daya beli masyarakat agar perekonomian desa produktif dan bergerak. Terkait penyerapan BLT dana desa 2021, Budi menjelaskan, per 17 Agustus 2021 telah tersalurkan sebanyak 55,75% dari pagu sebesar Rp 72 triliun.

kpu

“Pendataan dilakukan oleh kepala desa, dan jumlah penerima manfaat dapat ditambah, sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi rakyat akibat pandemi. Penambahan tersebut diputuskan atas dasar musyawarah desa, siapa yang berhak mendapatkan,” jelasnya, Kamis (19/8/2021)

Ditekankannya, prioritas dari penyaluran BLT ini agar tepat sasaran dan adil, di mana setiap warga yang berhak akan mendapatkan hak bantuannya.

Terkait penyaluran BLT dana desa, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menjelaskan bahwa penyaluran BLT dana desa melalui transfer PT Pos Indonesia, telah tersalurkan di atas 91 persen. “Proses penyaluran ini berlangsung kondusif dan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Ia juga menegaskan, bahwa BLT dana desa di Singkawang tersalurkan tepat sasaran, tidak ada pemotongan apa pun, dan terdokumentasikan dengan baik.

“Validasi dan akurasi data dilakukan oleh tim khusus dibantu anggota masyarakat setempat, sehingga kami memiliki data yang tepat by name dan by address untuk memastikan tidak ada kesimpangsiuran penyaluran,” tambahnya.

Sementara itu, Ipin Arifin selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengapresiasi program jaringan sosial BLT dana desa, juga bantuan Program Padat Karya yang juga diluncurkan oleh pemerintah. Program tersebut efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

BACA JUGA :  Gandeng PMI, OJK Sultra Gelar Donor Darah Rayakan HUT ke-10

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menyebut bahwa BLT dana desa sangat penting dilihat dari posisi strategis desa dalam perekonomian, sehingga harus terus dioptimalkan.

“Semoga program BLT dana desa ini dapat mengubah kondisi desa sehingga lebih baik, mandiri dan mampu jadi sumber penggerak ekonomi,” harapnya.

Menyoroti perubahan penyaluran dari Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 900 ribu per 3 bulan disalurkan sekaligus, Piter menilai kebijakan tersebut positif, karena nilai yang diterima warga lebih besar, sehingga bisa melakukan pengelolaan dana dengan lebih baik.

“Namun bantuan adalah bantuan, sifatnya adalah membantu. Jadi kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk bekerja seorang diri. Setiap pihak saling mendukung bekerja bersama-sama agar masyarakat segera bisa merdeka dari pandemi COVID-19,” tutupnya.

Sitti Harlina