Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) meneguhkan hak atas lahan eks-PGSD di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah Pengadilan Tinggi (PT) Sultra menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari bahwa lahan yang terletak di simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut adalah sah milik Pemprov Sultra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Andi Syahrir mengatakan, peneguhan hak atas lahan eks-PGSD itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tanggal 16 September 2026.
Dijelaskannya putusan ini menguatkan putusan PN Kendari atas bantahan perlawanan eksekusi yang dilayangkan Kikila Adi Kusuma usai pelaksanaan Konstatering pada 20 November 2025 lalu.
Sekadar diketahui, Konstatering merupakan tindakan pencocokan, penegasan, atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Andi Syahrir mengungkapkan, lahan yang disebut di atas diklaim oleh Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang menguasai lahan tersebut.
Pemprov Sultra kemudian melakukan langkah-langkah penertiban aset dengan melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas tanah itu.
Pada tahun 2016, Kikila Adi Kusuma melakukan gugatan di PN Kendari. Berdasarkan putusan PN, gugatan tidak dapat diterima. Kemudian pada tingkat banding dan kasasi dimenangkan oleh Pemprov Sultra di tahun 2017.
Meskipun berhasil memenangkan sengketa, lahan tetap dikuasai oleh Kikila, sehingga Pemprov Sultra mengajukan pengosongan objek sengketa pada tahun 2020.
Proses persidangan berlanjut hingga kasasi, yang seluruhnya dimenangkan oleh pemprov di tahun 2022.
Pemprov kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2022, dan tanggal 20 November 2025 dilaksanakan Konstatering. Kikila Adi Kusuma melakukan upaya hukum kembali dengan melakukan bantahan perlawanan eksekusi yang dilayangkan pada 5 Januari 2026.
Kadis Kominfo Sultra menambahkan, saat ini Pemprov Sultra telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan eksekusi putusan.
Sebagai langkah awal, pemprov telah melayangkan pemberitahuan pengosongan pada lahan tersebut.
“Kami berharap, masyarakat yang menempati lahan dapat bekerjasama melakukan pengosongan,” tutupnya.
