Pemprov Sultra Masuk Empat Besar Nasional EPSS 2026, Raih Predikat Sangat Baik

oleh -118 Dilihat

Kendari, Berikabar.co  – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mencatat peningkatan kinerja dalam pengelolaan statistik sektoral. Pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026, Pemprov Sultra berhasil menempati peringkat keempat nasional dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3,74 dan predikat Sangat Baik.

Capaian tersebut menempatkan Sultra dalam jajaran empat pemerintah daerah dengan nilai evaluasi statistik sektoral tertinggi di Indonesia. Hasil ini sekaligus menunjukkan peningkatan dibandingkan EPSS 2024, ketika Pemprov Sultra berada di peringkat keenam nasional dengan nilai IPS 2,90 dan predikat Baik.

Keberhasilan naik dua peringkat tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan tata kelola data, koordinasi antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra sebagai wali data sekaligus koordinator pelaksanaan EPSS di tingkat provinsi memiliki peran penting dalam proses tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa EPSS merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menggambarkan tingkat kematangan pembangunan dan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah.

“Di tingkatan pemerintahan daerah, Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan leading sector yang mengoordinasikan pelaksanaan penilaian EPSS di instansinya masing-masing,” ujar Andi Syahrir, Kamis (19/11/2026).

Dalam pelaksanaan EPSS 2026, Pemprov Sultra melalui Dinas Kominfo merekomendasikan dua organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai lokus penilaian. Kedua instansi tersebut adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan.

“Pada tahun 2026 ini, kita merekomendasikan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan bersama Dinas Ketahanan Pangan sebagai lokus penilaian,” jelasnya.

BACA JUGA :  ASR Janjikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Bombana

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan menjadi lokus penilaian melalui kegiatan Kompilasi Data Peternakan Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dinilai melalui kegiatan Kompilasi Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Proses evaluasi dilakukan melalui penilaian mandiri oleh masing-masing perangkat daerah dengan pendampingan Dinas Kominfo. Hasil penilaian selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Terdapat lima domain utama yang menjadi aspek penilaian EPSS, yakni prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan statistik, dan statistik nasional. Kelima domain tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 38 indikator penilaian.

Adapun tahapan evaluasi mencakup penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), pemeriksaan dokumen oleh Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS, serta interviu atau wawancara bersama tim penilai dan produsen data. Seluruh hasil penilaian kemudian dibahas melalui rapat pleno dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi nilai akhir IPS dan predikat EPSS.

Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan setiap dua tahun sekali melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Statistik (SIMBATIK). Hasilnya menjadi salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Hasil EPSS 2026 sendiri ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 1009 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dalam daftar 10 besar nasional, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai IPS 4,01, disusul Bali dengan nilai 3,92 dan Sumatera Selatan sebesar 3,81. Sulawesi Tenggara berada di posisi keempat dengan nilai 3,74.

BACA JUGA :  PT Vale Libatkan 44 Perusahaan Mitra, Disnakertrans Kolaka Tekankan Kepatuhan Pelaporan Ketenagakerjaan

Posisi berikutnya ditempati Riau dengan nilai 3,65, Daerah Istimewa Yogyakarta 3,49, Sumatera Utara 3,40, Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 3,28, serta Nusa Tenggara Barat dengan nilai 3,27.

Andi Syahrir menjelaskan, capaian pada 2026 merupakan kelanjutan dari hasil evaluasi sebelumnya. Pada EPSS 2024, Pemprov Sultra juga berhasil masuk delapan besar penerima penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 sebagai pemerintah daerah dengan penyelenggaraan statistik sektoral berpredikat Baik.

Saat itu, penilaian di lingkungan Pemprov Sultra diwakili Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara pada evaluasi 2026, lokus penilaian diperluas ke sektor tanaman pangan, peternakan, dan ketahanan pangan.

Ke depan, Pemprov Sultra berharap peningkatan peringkat dan predikat tersebut dapat diikuti oleh seluruh perangkat daerah. Penguatan kualitas data di setiap OPD dinilai penting agar capaian statistik sektoral tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak pada kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

“Kita berharap, peningkatan dari peringkat keenam pada 2024 menjadi peringkat keempat pada 2026, disertai kenaikan predikat dari Baik menjadi Sangat Baik, benar-benar terefleksi di semua perangkat daerah. Pada penilaian EPSS berikutnya, tentu kita akan merekomendasikan perangkat daerah lainnya,” pungkas Andi Syahrir.