PT Vale Libatkan 44 Perusahaan Mitra, Disnakertrans Kolaka Tekankan Kepatuhan Pelaporan Ketenagakerjaan

oleh -109 Dilihat

Kolaka, Berikabar.co  – Kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan tidak cukup hanya dibangun di lingkungan perusahaan induk. Kedisiplinan yang sama juga harus diterapkan oleh seluruh perusahaan mitra dan kontraktor yang terlibat dalam kegiatan operasional. Sebab, rantai hubungan kerja yang panjang berpotensi menyisakan persoalan apabila standar kepatuhan tidak berjalan secara merata.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka bersama PT Vale Indonesia Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa. Kedua pihak berkolaborasi menggelar Sosialisasi Pelaporan Ketenagakerjaan yang melibatkan 44 perusahaan mitra dan kontraktor di Kabupaten Kolaka.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman perusahaan mengenai kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, termasuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Selain aspek administrasi, sosialisasi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kepala Disnakertrans Kabupaten Kolaka, Ilham, menilai sistem pelaporan ketenagakerjaan PT Vale Indonesia berdasarkan laporan yang diterima instansinya selama ini sudah berjalan cukup baik. Namun, ia mengingatkan masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam memastikan standar kepatuhan tersebut diterapkan secara konsisten oleh seluruh perusahaan mitra.

“Untuk saat ini sistem pelaporan ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka khususnya PT Vale menurut data laporan yang kami terima di Dinas Tenaga Kerja itu sudah cukup baik, memang harus ada peningkatan-peningkatan dari sisi-sisi yang lain kami berharap agar supaya perjanjian kerja sama dalam bentuk kontrak dengan mitra-mitranya ini bisa transenden ke bawah terhadap mitra kerja dari PT Vale,” bebernya.

“Jangan sampai induknya PT Vale selaku pemberi kerja ini yang taat, tetapi mitra-mitra kerjanya itu tidak sejalan atau tidak taat seperti yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia . Jadi kegiatan kita hari ini juga salah satu sinergitas untuk mendorong kesamaan persepsi terhadap kepatuhan sistem pelaporan ketenagakerjaan yang ada . Kedepannya bisa lebih maju, berkembang dan lebih baik lagi,” lanjutnya kembali.

BACA JUGA :  Polsek Abeli dan Ditreskrimum Polda Sultra Gelar Pasar Murah, Warga Antusias Borong Beras dan Telur

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memastikan kepatuhan tidak berhenti pada perusahaan pemberi kerja. Dalam ekosistem industri yang melibatkan banyak kontraktor, standar ketenagakerjaan perlu menjadi bagian dari tata kelola kerja sama, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian kontrak dengan perusahaan mitra.

Dengan demikian, perusahaan mitra tidak hanya dituntut memenuhi target pekerjaan dan standar operasional, tetapi juga menjalankan kewajiban sebagai pemberi kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap WLKP menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pemerintah memiliki informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di setiap perusahaan.

Dari sisi PT Vale Indonesia IGP Pomalaa, penguatan kepatuhan tersebut dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Snr HRBP Analyst IGP Pomalaa PT Vale Indonesia, Ildha Mawarni Nurhamuddin, mengatakan sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi perusahaan dan mitra untuk memperbarui pemahaman mengenai kewajiban pelaporan ketenagakerjaan.

“Kami ingin bersama-sama untuk berkomitmen dan juga mendapatkan pemaparan dari disnakertrans mengenai kewajiban pelaporan ketenagakerjaan ini yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing perusahaan termasuk mitra-mitra kami di PT Vale Indonesia IGP Pomalaa ini. Hal ini harus selalu kita reminder baik secara internal kami di HR Forum yang selalu kami adakan setiap bulan,” tegasnya.

Penekanan terhadap kewajiban masing-masing perusahaan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan ketenagakerjaan membutuhkan pengawasan dan pengingat secara berkelanjutan. Forum komunikasi internal seperti HR Forum yang dilaksanakan setiap bulan menjadi salah satu ruang untuk menjaga konsistensi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perusahaan maupun mitra.

Di sisi lain, pelaporan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan upaya membangun hubungan industrial yang sehat. Data ketenagakerjaan yang tertib dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan pemerintah, sekaligus membantu perusahaan memastikan pengelolaan tenaga kerja berjalan sesuai ketentuan.

BACA JUGA :  Asmo Sulsel Bersama Satlantas Polres Gowa Edukasi Puluhan Siswa SMAN 19 Gowa Tentang Keselamatan Berkendara

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) turut menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut. Penerapan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan utama, tetapi harus menjadi standar bersama bagi seluruh kontraktor dan mitra yang bekerja dalam rantai operasional proyek. Konsistensi penerapan standar keselamatan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Melalui kolaborasi dengan Disnakertrans Kolaka, PT Vale Indonesia IGP Pomalaa mendorong penguatan tata kelola ketenagakerjaan, hubungan industrial yang harmonis, serta pengembangan tenaga kerja lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi operasional yang aman dan berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.