Kendari, Berikabar.co – Revitalisasi infrastruktur Pelabuhan Perikanan (PPI) Sodohoa, Kota Kendari, mulai menunjukkan hasil signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Setelah dilakukan pembenahan fasilitas, pendapatan pelabuhan tersebut berhasil menembus Rp647,72 juta hingga Oktober 2026 atau mencapai 235 persen dari target tahunan sebesar Rp275 juta.
Capaian ini menjadi salah satu bukti dampak pembenahan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan yang terus didorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR). Penguatan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mengoptimalkan pelayanan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Hj. Hikmawaty, S.Pi., M.Si., mengungkapkan realisasi PAD dari sektor kelautan dan perikanan hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,249 miliar atau 98,02 persen dari target Rp1,275 miliar.
PPI Sodohoa menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pencapaian tersebut. Bahkan, pendapatan pelabuhan ini mengalami peningkatan signifikan setelah revitalisasi. Sebelum pembenahan dilakukan, penerimaan PPI Sodohoa hanya berkisar Rp45 juta. Namun, setelah fasilitasnya ditingkatkan, pendapatan melonjak hingga ratusan juta rupiah.
Peningkatan itu juga terlihat dari capaian pendapatan bulanan. Pada Oktober 2026, penerimaan PPI Sodohoa tercatat mencapai Rp86 juta. Menurut Hikmawaty, hasil tersebut menunjukkan bahwa pembenahan infrastruktur mampu mengoptimalkan potensi pelabuhan sebagai salah satu sumber PAD sektor perikanan.
“Revitalisasi PPI Sodohoa progresnya sangat luar biasa. Ini menunjukkan revitalisasi berhasil memaksimalkan PPI sebagai salah satu sumber PAD terbesar dari sektor perikanan,” jelas Hikmawaty saat ditemui di ruangannya.
Keberhasilan revitalisasi PPI Sodohoa selanjutnya menjadi pijakan Pemprov Sultra untuk memperluas pembenahan fasilitas pendukung sektor kelautan dan perikanan pada 2027. DKP Sultra telah menyiapkan tiga program prioritas dengan total alokasi anggaran mencapai Rp8,2 miliar.
Program pertama adalah rehabilitasi Balai Jasa Dok atau fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal nelayan dengan anggaran Rp2,5 miliar. Pembenahan ini dinilai mendesak mengingat bangunan dan peralatan pendukung jasa docking telah berusia lama. Di sisi lain, kebutuhan nelayan terhadap layanan perawatan kapal terus meningkat sehingga menimbulkan antrean pelayanan.
Hikmawaty menjelaskan, keberadaan jasa docking milik pemerintah memiliki nilai strategis karena menawarkan biaya perawatan yang lebih terjangkau dibandingkan layanan swasta. Tarif pemeliharaannya juga telah memiliki standar berdasarkan peraturan gubernur sehingga memberikan kepastian biaya bagi nelayan.
“Kalau kita melakukan perbaikan di sana, harga pemeliharaannya lebih rendah. Jadi, masyarakat lebih terbantu. Biaya pemeliharaan juga sudah diatur melalui peraturan gubernur sehingga ada standar dan memang lebih murah serta kompetitif,” ungkapnya.
Selain rehabilitasi Balai Jasa Dok, Pemprov Sultra mengalokasikan Rp4 miliar untuk pembangunan pabrik es di kawasan PPI Sodohoa. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang aktivitas nelayan, terutama dalam menjaga kesegaran dan kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
Program ketiga adalah rehabilitasi Balai Benih Perikanan (BBP) Mata dengan anggaran Rp1,7 miliar. Pembenahan fasilitas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung kegiatan perbenihan perikanan di Sultra.
Hikmawaty menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur ASR terhadap pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan, khususnya revitalisasi PPI Sodohoa yang kini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD daerah.
“Kami memang menggenjot sumber PAD yang terbesar ini dan alhamdulillah Bapak Gubernur merespons sangat positif dengan PPI Sodohoa,” tuturnya.
Melalui alokasi anggaran Rp8,2 miliar pada 2027, Pemprov Sultra berupaya melanjutkan transformasi sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan infrastruktur pelabuhan, peningkatan layanan perawatan kapal, penyediaan pabrik es, hingga pengembangan fasilitas perbenihan.
Upaya tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sekaligus memperkuat produktivitas nelayan. Dengan fasilitas yang semakin memadai, biaya perawatan kapal lebih terjangkau, serta dukungan penyimpanan hasil tangkapan yang lebih baik, sektor perikanan Sultra diharapkan semakin kompetitif dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.





