OJK Perkuat Keamanan Siber Fintech Lending, Tegaskan Etika Penagihan dan Perlindungan Konsumen

oleh -76 Dilihat

Jakarta, Berikabar.co  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan ketahanan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending melalui penerapan pedoman keamanan siber dan penguatan etika penagihan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan industri pendanaan digital semakin aman, tangguh, dan berintegritas, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.

Penguatan tersebut diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan industri LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan digital dari sekadar mencegah serangan siber menjadi membangun kemampuan untuk bertahan dan memulihkan layanan ketika terjadi insiden.

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.

Menurutnya, penguatan ketahanan siber menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendanaan digital.

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI yang diluncurkan OJK mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara LPBBTI.

BACA JUGA :  Wakapolri Dorong Penguatan Police Science, Irjen Susilo Teguh Raharjo Bergabung dengan UBISA

Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Seluruh unsur perusahaan, termasuk direksi, dewan komisaris, hingga pegawai, harus terlibat aktif dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko keamanan siber.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, mengingatkan bahwa ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis yang dapat berdampak luas terhadap perusahaan.

Serangan siber tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu operasional, merusak reputasi, bahkan mengancam keberlangsungan perusahaan.

Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem ketahanan siber yang kuat, khususnya pada sektor jasa keuangan digital.

Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.

OJK Tegaskan Penagihan Fintech Harus Bebas Intimidasi

Selain memperkuat keamanan siber, OJK juga menaruh perhatian terhadap praktik penagihan dalam industri fintech lending.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Kesepakatan ini menjadi langkah untuk memastikan proses penagihan berjalan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.

Agusman menegaskan bahwa seluruh proses penagihan harus mengedepankan perlindungan konsumen, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi serta menghindari tindakan intimidasi dan kekerasan.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.

Melalui pakta integritas tersebut, penyelenggara LPBBTI didorong memastikan perusahaan jasa penagihan yang bekerja sama dengan mereka menjalankan tugas sesuai ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

BACA JUGA :  PPP Sultra Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

OJK menekankan bahwa tanggung jawab penyelenggara tidak berhenti pada penyediaan layanan pendanaan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap proses penagihan yang dilakukan oleh mitra jasa penagihan.

Melalui peluncuran pedoman keamanan siber dan penandatanganan pakta integritas tersebut, OJK berharap industri LPBBTI semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, serta ketahanan operasional.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen OJK dalam membangun ekosistem pendanaan digital yang sehat, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sehingga kehadiran fintech lending dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen.