OJK Dorong Perbankan Biayai Transformasi Gedung Hijau Lewat Skema Sustainability-Linked Loans

oleh -94 Dilihat

Jakarta, Berikabar.co  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan mengambil peran lebih besar dalam mempercepat transformasi bangunan gedung hijau atau Green Building di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan skema pembiayaan Sustainability-Linked Loans (SLL) yang menghubungkan pembiayaan perbankan dengan pencapaian target keberlanjutan yang terukur.

Untuk mendukung implementasi skema tersebut, OJK menerbitkan Practical Guidance Transformasi Menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans sebagai panduan praktis bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja keberlanjutan.

Panduan tersebut diluncurkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta dihadiri pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Senin (16/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan memiliki peran strategis dalam mendorong investasi produktif di sektor riil sekaligus menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian.

Menurut Dian, kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan investasi rendah karbon. Sinergi tersebut juga diperlukan guna memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap inisiatif tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Ia menegaskan, penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berorientasi pada keberlanjutan.

“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.

BACA JUGA :  Dukung UMKM, Polda Sultra Gelar Pasar Murah Jelang Ramadhan, Warga Antusias Serbu Barang Kebutuhan Pokok

Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mendorong penguatan regulasi, penyusunan standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas penerapan Bangunan Gedung Hijau di berbagai wilayah Indonesia.

Penerbitan panduan SLL tersebut merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.

Inisiatif ini sekaligus mendukung komitmen iklim nasional sebagaimana tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Secara substansi, panduan SLL memuat sejumlah aspek penting yang dapat digunakan perbankan dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang pembiayaan transformasi gedung hijau. Materinya mencakup strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), target kinerja keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT), hingga mekanisme pengukuran dan verifikasi pencapaian target.

Skema SLL memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pembiayaan hijau konvensional atau green loan. Jika green loan mengharuskan penggunaan dana untuk proyek hijau tertentu, SLL menawarkan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian indikator kinerja dan target keberlanjutan yang disepakati antara bank dan debitur.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan, termasuk dalam mengoptimalkan penggunaan energi dan air pada bangunan gedung. Di sisi lain, perbankan dapat memperluas pembiayaan kepada debitur yang memiliki komitmen dan target keberlanjutan yang terukur.

Meski demikian, penerapan SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai karakteristik dan kesiapan masing-masing debitur. Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, serta estimasi potensi penghematan yang terukur menjadi aspek penting dalam mendukung implementasinya.

BACA JUGA :  PLTMG Luwuk 40 MW Lewati Tahap Backfeeding, Siap Beroperasi Tahun 2024

Dalam penyusunan panduan tersebut, OJK memperoleh dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).

Melalui penerbitan panduan ini, OJK berharap sinergi antara sektor jasa keuangan dan sektor riil semakin kuat. Industri perbankan diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembiayaan berbasis target keberlanjutan diharapkan dapat mempercepat transformasi bangunan gedung hijau di Indonesia sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.