Kendari, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Penyerahan SK berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu.
Dari total penerima perpanjangan, sebanyak 1.090 orang merupakan tenaga guru, dua orang tenaga kesehatan, dan 1.397 orang tenaga teknis. Sementara itu, terdapat 116 PPPK Paruh Waktu yang tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.
Gubernur Andi Sumangerukka menjelaskan, tidak diperpanjangnya masa kerja terhadap 116 pegawai tersebut disebabkan sejumlah faktor. Sebanyak tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka meminta para PPPK Paruh Waktu menjadikan perpanjangan SK tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Menurutnya, nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status kepegawaian ataupun lamanya masa kerja, melainkan ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah. Karena itu, setiap pegawai diharapkan mampu menunjukkan kontribusi nyata melalui peningkatan kinerja, semangat, serta kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan amanat Hari Kesadaran Nasional dengan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bahwa jabatan dan profesi yang dijalankan merupakan amanah rakyat. Di balik setiap kewenangan terdapat tanggung jawab, sementara setiap tugas pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, ASN harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, seluruh aparatur diminta menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme, sekaligus membangun budaya kerja yang produktif, responsif, serta berorientasi pada hasil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Selain kedisiplinan aparatur, Andi Sumangerukka turut menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen. Dengan waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin terbatas, seluruh kepala OPD diminta segera mempercepat program dan kegiatan yang belum terselesaikan serta menuntaskan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya.
Gubernur bahkan menegaskan akan mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian penyerapan anggaran belum mencapai 80 persen. Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam menjalankan tanggung jawab dan memastikan program berjalan sesuai target.
Menurutnya, setiap program pemerintah harus didukung perencanaan yang matang, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar keterbatasan waktu menjelang akhir tahun tidak menjadi alasan bagi OPD untuk melaksanakan pekerjaan secara tergesa-gesa dengan mengabaikan kualitas maupun manfaatnya. Anggaran daerah, menurutnya, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan melalui program pembangunan.
Gubernur juga meminta seluruh kepala OPD melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja secara objektif terhadap jajarannya, termasuk PPPK Paruh Waktu. Setiap pegawai harus memiliki kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kerja agar kontribusinya terhadap organisasi dapat diukur.
Menutup amanatnya, Andi Sumangerukka berharap seluruh ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian sekaligus sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kehadiran aparatur pemerintah harus tercermin melalui kerja nyata demi kepentingan rakyat dan kemajuan Sulawesi Tenggara.





